Harun Zain, Gubernur Pertama yang Jadi Menteri

Minggu, 19/10/2014 09:25 WIB
Harun Alrasyid Zain

Harun Alrasyid Zain

Mantan Gubernur Sumatera Barat selama 11 tahun ini yang juga Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Prof Sutan Harun Al-Rasjid Zain atau dikenal dengan sebutan Gubernur  Harun Zain, meninggal dunia pukul 04.20 Wib di Jl Galuh 1 No.14, Minggu 19 Okotber 2014 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beliau meniggal dalam usia 87 tahun. Berikut ini sekilas tentang tokoh terbaik Sumatera Barat kebanggaan urang awak.

 

Nama lengkapnya Harun Alrasyid Zain. Ia menjadi Gubernur Sumatera Barat di masa yang amat sulit, namun ia dianggap berhasil mengembalikan harga diri orang Minang yang kalah dalam perang saudara semasa Pergolakan PRRI. Selama menjadi gubernur, Harun Zain berjasa meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi Sumatera Barat. Pemerintah RI juga menganggapnya sebagai gubernur yang berhasil memimpin dan membangun daerahnya. Sehingga, setelah lebih 10 tahun menjadi Gubernur Sumatera Barat (1966-1977), Harun Zain diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Dalam sejarah pemerintahan Orde Baru, ia merupakan gubernur pertama yang dipromosikan menjadi menteri.


Harun Zain adalah putra Minang yang lahir, tumbuh dan dibesarkan di rantau. Ia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1927. Ayahnya, Prof. Sutan Muhammad Zain, ahli bahasa Indonesia dan perintis penyusunan Kamus Bahasa Indonesia, berasal dari Pariaman dan pernah menjadi pengajar di Universitas Leiden, Negeri Belanda.


Pada masa kecil hingga usia mudanya, Harun Zain sama sekali tak mengenal Sumatera Barat, karena larut di rantau mengikuti orangtuanya. Pendidikan dasarnya ia jalani di ELS (Europeesche Lagere School) di Surabaya, kemudian ketika zaman Jepang meneruskan ke Tyu Gakko (SMP) juga di Surabaya. Pendidikan SMA juga ia jalani di Jawa Timur, semasa Perang Kemerdekaan, yakni di SMA Perjuangan (SMA-P) di Malang. Tamat tahun 1948, tetapi ijazahnya baru diterimanya tahun 1950 setelah Penyerahan Kedaulatan.


Dalam usia 18 tahun, pada masa Revolusi, Harun Zain telah ikut memanggul senjata bersama Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jawa Timur.  Ia bergabung dalam Kompi I Detasemen 1, Brigade I, dengan pangkat Prajurit Satu. Tahun 1950 melalui kesatuan tersebut ia pernah ditugaskan ke Jakarta dalam rangka pengamanan ibukota setelah peristiwa APRA – Westerling.


Sehabis perang tahun 1950, melalui Kantor Urusan Demobilisasi Pelajar Jawa Timur, Harun Zain mendapat tugas belajar ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Sejak itulah ia baru mulai bergaul dengan orang-orang Minang yang tinggal di Jakarta.


Tamat dari FE-UI tahun 1958, Harun diangkat menjadi dosen di almamaternya. Setahun kemudian mendapat kesempatan tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam ilmu ekonomi perburuhan dan hubungan industri. Kembali ke Indonesia tahun 1961, ia memperoleh kabar bahwa Ranah Minang atau Sumatera Barat, kampung halamannya, sudah bak nagari dialahkan garudo. Masyarakatnya sudah muno akibat kalah perang dalam Pergolakan PRRI. Para pemimpin Sumatera Barat rata-rata terlibat PRRI, sebagian sudah menyerah dan ditahan, sebagian lagi menghilang menyelamatkan diri. Universitas Andalas pun ditutup sejak terjadinya pergolakan daerah itu.


Sejumlah tokoh asal Minang di ibukota, seperti Chairul Saleh dan Hasjim Ning, aktif mengumpulkan putra-putra Minang di Jakarta dan mendorong mereka pulang ke Sumatera Barat untuk membangun kembali kampung halaman yang sudah porak-poranda. Harun Zain dikirim ke Padang dengan tugas membangun kembali Universitas Andalas yang sudah dibuka lagi atas prakarsa Gubernur Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa.


Ia mulanya ditugaskan sebagai dosen terbang di Universitas Andalas dan di FKIP (kemudian jadi IKIP dan sekarang UNP). Keadaan universitas ini ketika itu sangat menyedihkan. Mahasiswa Fakultas Ekonomi tempat ia mengajar bisa dihitung dengan jari, karena sebagian besar mahasiswa lari “ke luar” terlibat PRRI. Hotel Muara tempat Harun Zain tinggal, dan kadang juga tempat ia mengajar mahasiswanya, keadaannya amat memprihatinkan. Banyak kepinding di kursi dan tempat tidurnya.


Tahun 1962, Harun Zain diangkat menjadi Dekan Fakultas Ekonomi. Karena statusnya masih dosen UI, ia menjadi “dekan terbang”. Tahun berikutnya, setelah sempat beberapa bulan menjadi dosen tamu di Universitas Pilipina di Manila, tepatnya pada bulan Mei 1963, ia diangkat menjadi Rektor Universitas Andalas dalam usia 36 tahun.


Menjelang Peristiwa G30S/PKI, Gubernur Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa mengakhiri jabatannya, digantikan oleh Penjabat Gubernur Soepoetro Brotodiredjo. Ketika itu, keadaan Sumatera Barat masih parah. Kelompok PKI yang menonjol peranannya sejak sehabis PRRI, cukup berpengaruh di Sumatera Barat. Ditambah dominasi militer, serta penjabat gubernur yang bukan putra daerah, membuat nasib rakyat Sumatera Barat tetap terpuruk dan tertekan. Adalah Brigjen TNI Poniman, Panglima Kodam III/17 Agustus yang terkenal anti-PKI dan bersimpati kepada rakyat Sumatera Barat, yang mendorong Harun Zain untuk maju ke  pemilihan gubernur pada tahun 1966.


Menanggapi usul Poniman itu, Harun Zain semula kaget. Sebab, yang ia tahu, tugasnya adalah membenahi Universitas Andalas, bukan untuk menjadi gubernur. Di samping itu ia  merasa tak punya pengalaman sebagai pamong. Namun atas dukungan dari pejabat militer serta dari kalangan intelektual Sumatera Barat ketika itu,  Harun   bersedia ikut pemilihan gubernur. Tetapi dalam pemilihan oleh DPRD Sumatera Barat tersebut ia kalah suara dari Soepoetro. Dari 22 anggota DPRD yang memilih, Harun Zain hanya memperoleh 9 suara, sedangkan Soepoetro meraih 13 suara. Namun berkat dukungan panglima Kodam, para mahasiswa Universitas Andalas, serta juga ‘campur tangan, sejumlah tokoh Minang di Jakarta, Presiden Soekarno akhirnya mengangkat Harun Zain sebagai Gubernur Sumatera Barat.


Ia memulai kepemimpinannya dalam kondisi Sumatera Barat yang porak poranda. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik amat sulit. Jalan dan jembatan sudah lama tak terurus. Bagian-bagian yang rusak selama Pergolakan PRRI belum diperbaiki. Untuk sampai ke perbatasan Sumbar dengan Riau diperlukan waktu tiga hari, bahkan sampai seminggu. Kondisi mental masyarakat sendiri masih belum pulih, trauma dengan kekalahan PRRI dan tertekan akibat dominasi tentara dalam berbagai sektor kehidupan mereka.


Dalam kondisi yang begitu berat, Harun Zain berhasil melaksanakan kepemimpinnya. Didukung oleh pemerintah pusat, militer, Universitas Andalas, serta oleh para pemuka masyarakat, ia mulai membenahi berbagai fasilitas yang rusak bahkan hancur, seperti jalan dan jembatan, irigasi dan prasarana ekonomi lainnya. Ia rajin turun ke daerah-daerah dan ke nagari-nagari untuk memotivasi masyarakat agar bangkit kembali. Tokoh yang bertubuh kecil ini dikenal sebagai orator ulung dan pandai menyentuh emosi masyarakat. Di mana-mana ia berpidato dan menyerukan kepada masyarakat untuk mengembalikan dan meningkatkan percaya diri mereka. Apa yang dia lakukan ini kemudian banyak ditulis dan disebut sebagai “strategi membangkitkan harga diri” masyarakat Sumatera Barat.
Tahun 1971 Harun Zain mengakhiri masa jabatannya yang pertama. Namun karena dalam suasana Pemilihan Umum, masa jabatannya diperpanjang hampir satu tahun. Setelah DPRD hasil Pemilu 1971 terbentuk, ia kembali terpilih jadi Gubernur Sumatera Barat untuk periode kedua (1972-1977).
Ketika ia mengakhiri masa kepemimpinannya, dan Azwar Anas terpilih sebagai penggantinya, Harun Zain telah berhasil memulihkan rasa percaya diri masyarakat, sekaligus meletakkan landasan pembangunan yang kokoh bagi daerah ini. Bahkan, kemudian Sumatera Barat dinilai sebagai daerah yang paling berhasil pembangunannya dan mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita III sebagai provinsi terbaik di Indonesia.


Mungkin berkat prestasinya membangun Sumatera Barat itu, Presiden Soeharto pun tertarik kepadanya. Pada tahun 1978 Harun Zain diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja,  Transmigrasi dan Koperasi (Menakertranskop). Jadilah ia orang pertama dalam sejarah Orde Baru yang dipromosikan dari gubernur menjadi menteri. Lima tahun menjadi menteri, Harun Zain kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) hingga tahun 1987. Selanjutnya sejak tahun 1988 hingga tahun 1992 menjadi anggota MPR-RI.


Meskipun sibuk dalam berbagai jabatan publik tersebut, Harun Zain masih meneruskan profesinya sebagai pendidik, mengajar di perguruan tinggi. Sejak tahun 1980-an ia dipercaya sebagai Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta. Selain itu ia juga aktif dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DHN) Angkatan 45.


Sebagai sesepuh orang Minang, perhatiannya terhadap Sumatera Barat pun tak pernah surut. Ketika Gerakan Seribu Minang (Gebu Minang) didirikan tahun 1990, Harun Zain termasuk motornya. Ia yang didaulat sebagai Ketua Umum Lembaga Gebu Minang. Sampai kini ia dihormati sebagai tokoh dan sesepuh masyarakat Minang.


Dari pernikahannya dengan Ratna Sari, lebih dikenal sebagai Ratna Sari Harun Zain, ia dikaruniai tiga putri; Ratna Heimawaty Zain, Ratna Yuliety Ilona Zain, dan Ratna Yuliaveranita Zain. Sejak menjadi menteri, keluarga Harun Zain menetap kembali di Jakarta. Buku otobiografinya, Harun Zain: Tokoh yang Berhati Rakyat, ditulis oleh Abrar Yusra dan diterbitkan oleh Lembaga Gebung Minang untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-70 pada tahun 1997.


Atas jasa-jasa dan pengabdiannya, Harun Zain memperoleh berbagai penghargaan dan tanda jasa dari negara. Di antaranya ia dianugrahi Bintang Mahaputra, Bintang Gerilya, dan tanda penghargaan Karya Pembangunan. Ia juga memperoleh bintang dan penghargaan dari negara sahabat, antara lain dari Republik Federasi Jerman dan Kerajaan Belgia. Dari Kerajaan Negeri Sembilan, Malaysia, ia memperoleh darjah dengan gelar Datok Perba Jasa Diraja (1970).

 

BACA JUGA