Sabtu, 03/11/2018 15:56 WIB

Soal Honorer, Wakil Ketua DPD RI: Kelihatannya Pusat Mau Lempar ke Daerah

-

-

Medan, sumbarsatu.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Profesor Darmayanti Lubis mengatakan persoalan honorer sudah sangat lama. Bahkan menurutnya, honorer ini ada yang sudah bekerja 15 hingga 20 tahun. Dan selama itu pula banyak kebijakan yang dijanjikan.

Demikian dikatakan Darmayanti dalam acara silaturrahmi dan diskusi "Upaya Mencari Solusi Penyelesaian Honorer yang Sejahtera", di Kota Medan, Sabtu (3/11/2018). 

Padahal lanjutnya, honorer ini sangat berharap jadi jadi PNS. Di tahun 2005, mereka juga sudah didata dan diikutkan test untuk CPNS. “Lulus tapi sedikit, jadi ini sisa dari proses itu. Sisanya saja pun sekarang sudah 439 ribu di forum Honorer K2 ini. Tapi jika ditotal semua bisa mencapai 1 juta," ujar dia.

Salah satu lambatnya penyelesaian masalah honorer kata Senator Sumatera Utara itu, disebabkan tidak ada data yang valid antara Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mapun Badan Kepegawaain Daerah (BKD) dan pemerintah daerah juga

“Tahun lalu kita sudah mengundang Manpan RB untuk bicara langsung, intinya mereka meminta waktu, karena masih melakukan pendataan. Padahal yang dperlukan itu sesungguhnya politikal will danri Negara,” ujar Darmayanti.

Selain itu, ujarnya, persoalan honorer ini kembali memuncak di tahun 2017 dengan terbitnya UU Nomor 5  tentang Aparatur Sipil Negara (AS) yang salah satu di dalamnya tentang penerimaan PNS dibatasi pada usia 35 tahun. Karenanya, UU ASN bakal dilakukan revisi dengan memasukkan batas 35 tahun atau dikasilah mereka kebijakan affirmative action.

“Kalau diamati ada kesalahan, harusnya di UU ini ada peralihan. Disitulah honorer itu dalam posisi tidak terpayungi secara hukum. Dia lepas dari payung hukum. Sebab masa baktinya ada yang 15 hingga 20 tahun. Rasanya jadi tidak masuk diakal jika tidak kita bela,” ujarnya.

Akhir-akhir ini pemerintah memberikan mengeluarkan beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya dengan mengeluarkan Pengangkatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K), namun langkah ini dinilai Darmayanti belum memberikan solusi atas tuntutan honorer yang berharap diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Kenapa dia mengeluarkan sesuatu tapi tidak memberikan solusi. PNS tidak boleh, revisi UU bakal lama. P3K  juga tidak memberikan kepastian bagi honorer karena belum memiliki regulasi yang jelas,” ujarnya.

Karena itu, Darmayanti mempertanyakan keseriusan pemerintah menyelesaikan masalah tenaga honorer ini.

“Sebenarnya kita marah. Ini berarti tidak benar-benar mencari solusi. Kita baca ini akan diproses. Akan-akan nasib orang, sudah 15 tahun,” ujarnya.

Meski begitu Darmayanti menyerahkan keputusannya kepada tenaga honorer. “Kita tidak mendesak. Sekarang kita serahkan ke honorer mau ambil sikap tegas kalau tak angkat jadi PNS. Mereka ini bukan pencari kerja, karena sudah mengabdi bertahun-tahun,” ujarnya. 

Darmayanti mencium aroma, bahwa Pemerintah Pusat akan melemparkan persoalan ini ke Pemerintah Daerah. “Kelihatannya, pusat mau melempar ke daerah. Karena yang menerima honorer ini juga daerah,” pungkasnya. (BAL)

BACA JUGA