Kurangi Adu Mulut, Perbanyak Pendidikan Politik

-

Jum'at, 19/10/2018 10:03 WIB
-

-

OLEH Andrian Habibi (Divisi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia)

Silat lidah di media sosial, televisi (debat) dan ruang nyata meruntuhkan niatan pemilih untuk ikut aktif dalam ruang politik publik. Bahkan, perkelahian antarpemilih, baik yang dengan sadar menjadi partisan atau nonpartisan (pendukung).

Meskipun kita percaya bahwa pemilih Indonesia adalah pemilih yang kuat. Bebas dan sanggup bertahan dari berbagai macam tekanan omong kosong politikus, Namun, seperti peribahasa, omong kosong yang terus menerus akan menjadi benar dan membenarkan.

Mengingat saat ini, kehidupan politik memasuki ruang dan waktu kampanye pemilu 2019. Maka, semua aktor politik harus menyelesaikan segera dalam produksi sampah perdebatan politik. Bukan politik yang mendidik, tapi politik yang mengandung penyerangan.

Dengan membaca kembali, bahwa subtansi kampamye adalah dialog, yaitu menyampaikan mimpi, harapan, cita-cita dan program. Yang kesemuanya melihat kondisi, sarana dan prasarana saat ini.

Kemudian mengingatkan bagaimana peran suara rakyat menjadi kedaulatan baginya. Dimana hasil suara menjadi alat negara untuk mencipakan impin menjadi nyata sesuai kemampuan negara ke arah kehidupan yang berkeadilan sosial.

Oleh karena itu, kampanye dalam bentuk pendidikan politik lebih baik. Bukan saling serang, apalagi di ruang publik. Lebih baik menyatu dengan rakyat. Lalu mendidik rakyat, apa itu politik, kenapa harus ada partai politik dan pemilu. Bagaimana mengawasi taktik politik yang melanggar ketentuan kampanye. Juga bagaimana setiap pemilih bisa melaporkan pelanggaran selama kampanye.

Bahwa diskusi juga mendidik tetapi isu yang telah keluar dari subtansi pelembagaan politik dalam ruang pemilu. Lebih baik, pendidikan politik yang dikerahkan oleh peserta pemilu. Sehingga, setiap orang memiliki pemahaman yang sama untuk membaca situasi politik.

Apakah pendidikan politik dengan cara menceramahi pendidik. Karena gaya ceramah kurang efektif dalam memahamkan rakyat terkait politik dan pemilu. Lalu, bagaimana solusinya?

Dari pengalaman Jerman, Pipit R Kartawidjaja di Setara Institute mengatakan bahwa setiap anak sudah diajarkan tentang politik sejak kelas VII. Atau sejak dini, bahwa kehidupan manusia adalah produk politik. Anak-anak sekolah sudah menerima dan menyelesaikan soal-soal tentang politik dan situasi negara.

Namun, pendidikan jenis ini butuh waktu yang cukup panjang. Untuk momentum kampanye selama enam bulan kedepan. Maka, kita membutuhkan pendidikan politik berupa diskusi berbentuk obrolan ringan. Juga, membawa rakyat untuk mendapatkan pengalaman, misalnya, mengenal kantor Partai Politik, KPU, Bawaslu, Kepolisian dan lain-lain. Dengan pendidikan dengan metode penanaman pengalaman langsung. Kita bisa mendapatkan masyarakat yang sadar dan tercerahkan.

Di lain sisi, ketentuan partisipasi masyarakat dalam pemilu juga penting. Oleh karena itu, demi mengupayakan agar ada kesadaran aktif, pemilih harus diajak menyatu di setiap tahapan penyelenggaraan. Bukan berarti pemilih tidak tahu apa-apa. Hanya saja, pengalaman melewati beberapa kontestasi politik dan pemilu telah menjauhkan rakyat pemilih dari subtansi pemilu itu sendiri.

KPU dan Bawaslu, dalam hal ini juga memiliki kewajiban untuk memperbaharui cara sosialisasi dan pendidikan kepemiluan. Bukan menceramahi orang, tapi bagaiman orang bisa dengan sadar dan memiliki pemahaman serta pengetahuan kepemiluan menjelaskan pada masyarakat luas, minimal keluarganya. Sehingga, acara-acara yang menceramahi, apalagi dengan biaya yang luar biasa, plus tidak mengikutkan pemantau pemilu.

Jika Peserta pemilu fokus pendidikan politik dengan cara obrolan ringan berkelanjutan. Lalu penyelenggara mendidik pemilih untuk aktif dengan cara dialog berkelanjutan. Ada harapan untuk menggerus bahkan menghindari munculnya diskusi dan perdebatan omong kosong politik. ***

BACA JUGA