Selasa, 09/10/2018 22:57 WIB

Ketua Forum BUM Desa-Indonesia: Amanat Deklarasi Mandeh Harus Diaplikasikan

H Febby Datuk Bangso, Ketua Forum BUM-Desa Indonesia

H Febby Datuk Bangso, Ketua Forum BUM-Desa Indonesia

Padang, sumbarsatu.com—Ketua Forum BUM Desa Indonesia H Febby Datuak Bangso Nan Putiah mengatakan akan terus melakukan terobosan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis di desa atau nagari.

‘Kita serius menanggani persoalan ini, secepatnya. Harus dibangun sinergi dan sinkronisasi semua lapisan yang ada di desa atau nagari,” kata Febby Datuak Bangso Nan Putiah, sosok muda Sumatera Barat yang saat ini Staf Khusus Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Ia menilai, sinergi dan sinkronis, serta langkah tentu tidak bisa diseragamkan antardesa-nagari. Sebab setiap provinsi memiliki karakter berbeda. Di Sumbar, misalnya, tak semuanya daerah memiliki desa tetapi nagari. Begitu pun dengan daerah lain, namun konsep dasar aksekusinya tak jauh berbeda.

Febby Datuak Bangso Nan Putiah kemudian memberikan ilustrasi, percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Sumatera Barat, khususnya di kabupaten, didukung melalui dana desa dan kehadiran Badan Usaha Milik (BUM) Nagari. 

“Kehadiran BUM Nagari diharapkan mampu menjadi penggerak percepatan tersebut. BUM Nagari tidak dituntut berorientasi keuntungan atau laba semata tetapi lebih dari itu, keuntungan yang diharapkan adalah social benefit,” kata pria yang akrab disapa Datuak Febby ini.

Ia menyebutkan, usai Munas Forum BUM Desa Indonesia di Padang Agustus lalu, gerak cepat harus dilakukan. Kini, dalam waktu dekat, sebagai aplikasi dari Deklarasi Mandeh 2018, akan dilakukan langkah nyata menyatukan sudut pandang pelaksana kehidupan di desa (nagari).

Katanya, selama ini pelatihan sudah banyak diberikan kepada Direktur BUM Nagari atau pengelolanya. “Pelatihan diberikan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUM Nagari dan BUM Model pun sudah dirintis.”

Sinergi Tungku Tigo Sajarangan

Langkah selanjutnya, kata Rang Agam ini, pihaknya akan mempertemukan “tigo tungku sajarangan” yang bersatu padu membangun nagari. Ketiganya ialah pengelola BUM Nagari,  wali nagari dan Bamus.

“Ketiganya harus sinkron dan menjadi prioritas utama untuk disentuh. Harapan kini, ketika wali nagari dan Bamus turut memahami dan memberikan peranan, maka diyakini akan mampu memberikan dorongan percepatan yang diharapkan,” katanya.

Datuk Febby yang juga Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Barat ini mengungkapkan, hasil dari singkronisasi tersebut diharapkan mampu menggerakkan percepatan kemajuan desa (nagari).

“Harapan kita, BUM Nagari yang ada bisa bergerak menjadi BUM Model dan menjadi percontohan nasional yang bisa direkomendasikan untuk referensi studi banding BUM Desa se-Indonesia,” kata Datuak Febby sembari menyebutkan jika banyak yang melakukan studi banding ke Sumbar, tentu akan memberikan tambahan pendapatan daerah ini, setidaknya mereka bisa beli sovenir BUM Nagari yang berasal dari kerajinan masyarakat.

Ia juga mengingatkan, “Deklarasi Mandeh” mengamanatkan penguatan kelembagaan, utamanya pengakuan status badan hukum BUM Desa dan unit-unit usaha, sehingga setara atau disetarakan dengan badan usaha dan badan hukum publik yang berlaku di Indonesia, tanpa melupakan asas rekognisi dan subsidiaritas yang ada di UU Desa.

Kedua, memberikan pedoman, media pembelajaran, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk upaya peningkatan kapasitas SDM yang ada di desa dan BUM Desa, serta memberikan perlindungan hukum untuk pelaku usaha BUM Desa.

Ketiga, menjalin kerja sama dan mendorong pihak-pihak dari pemerintah, kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan, koperasi, UMKM dan kelompok masyarakat desa, untuk meningkatkan akses pemasaran, mempermudah akses permodalan dan mempercepat penyebaran informasi lewat teknologi informasi.

Keempat, pembangun jejaring BUM Desa Nasional dalam usaha bisnis sosial, wisata desa, pengolahan prukades, perdagangan dan jasa keuangan/nonkeuangan, sehingga BUM Desa bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu pilar ekonomi nasional

Kelima, terus bertekad untuk menjaga jiwa dan semangat UU Desa, yang memberikan pengakuan terhadap kedaulatan ekonomi desa, demi terwujudnya kemandirian bangsa, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan untuk tercapainya cita-cita kita bersama dan memberikan kekuatan untuk menjalankan tekad kemandirian ekonomi Indonesia dimulai dari desa,” tutup Febby. (SSC/Rel)

 

BACA JUGA