Ini Pernyataan Sikap Elemen Masyarakat Setelah Tangkap Tangan Kabag BLP Pasbar

-

Minggu, 07/10/2018 06:57 WIB
teken ott

teken ott

Pasbar, sumbarsatu.com-- Tiga hari setelah tertangkap tangan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Pemda Pasaman Barat Ir Arpan Siregar, oleh Tim Intel Polda Sumbar, Rabu (3/10/2018), di ruang LPSE Pasaman Barat yang berupaya menyuap polisi saat meminta dokumen tender RSUD Pasbar, elemen masyarakat merespons keras dengan menyatakan sikap, pada Jumat (5/10/2018) di Gedung Latifa Jalur 32 Pasaman Barat.

Elemen masyarakat itu terdiri Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat, ormas, mahasiswa, dan tokoh masyarakat Pasaman Barat. 

Pernyataan sikap yang dibacakan Liza Syafitri dari LSM Eka Nusa terdiri 6 poin itu isinya ialah:

  1. Mendukung sepenuhnya Polda Sumbar dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat senilai Rp136.119.063.000 dan memberikan apresiasi yang setinggi tingginya atas tindakan terpuji tim Intel Polda Sumbar menolak dengan tegas upaya penyuapan yang dilakukan oknum Kabag BLP Ir Arpan Siregar.
  2. Meminta Kepolisian RI mengusut tuntas dugaan penyuapan petugas yang dilakukan oleh oknum Kabag BLP Arpan Siregar dan mengembangkan kasusnya terhadap proyek proyek besar lainnya yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, antara lain: Proyek RS  Pratama Ujung Gading senilai Rp 24 miliar; proyek pembangunan Tribun GOR Padang Tujuh dengan nilai proyek Rp16 miliar; proyek pembangunan Masjid Agung Pasaman Baru senilai Rp9 miliar.
  3. Meminta kepada Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk mengawal kasus tersebut serta melakukan supervisi dan pengawasan segera mengambil alih kasus tersebut, jika kepolisian tidak mampu, mengusutnya kasus tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
  4. Meminta Bupati Pasaman Barat segera mencopot dan memberhentikan Kabag BLP Arpan Siregar dari jabatannya.
  5. Segera menetapkan status hukum Sdr Arpan Siregar dan menyayangkan tindakan serta pernyataan kontroversi Kapolres Pasaman Barat di media terhadap kasus dugaan penyuapan Kabag BLP Arpan Siregar.
  6. Meminta kepada seluruh masyarakat Pasaman Barat untuk mengawal semua proyek yang ada di Kabupaten Pasaman Barat agar Bupati Pasaman Barat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa  serta bebas KKN.

"Demikian pernyataan sikap kami sampaikan  untuk ditindaklanjuti oleh para pihak. Apabila pernyataan sikap kami diabaikan maka kami akan melakukan aksi damai berupa penyampaikan pendapat di muka umum," sebut Liza Syafitri selaku juru bicara LSM dan Ormas.

Adapun elemen masyarakat yang menyakan sikap tersebut adalah Helju Septi Tuhari SP (Ketua LSM Wanpel Pasbar), Liza Syafitri (Ketua LSM Eka Nusa), Burhan Sikumbang (Ketua LSM LP3DRI), Decky H Syaputra (Ketua DPD Ormas Pekat IB), Sailan Ketua (LSM Garda Juang), Rezki Hidayat (Jampasbar), Zulkifli Nasution (Ketua DPC Hipsi), Drs H Zamri Pj Bupati Pertama Kab Pasaman Barat, dan Drs H Baharuddin (Bupati Pasaman Barat 2010- 2015), serta tokoh lainnya.

Baharuddin yang juga mantan polisi ini bereaksi keras atas pernyataan kontroversi Kapolres di media massa pers beberapa waktu lalu. Dia sangat menyayangkan sikap Kapolres AKBP Iman Pribadi Santoso. Baharuddin malah mengapresiasi sikap terpuji tim intel Polda Sumbar yang berani menolak sogokkan.

"Selaku polisi yang sudah lama berdinas di Polda, setahu saya dalam kasus tangkap tangan polisi intel berhak menangkapnya. Masyarakat umum saja boleh melakukan tangkap tangan dan menyerahkan kepada polisi, apalagi polisi. Kan aneh sekali, entah kalau  peraturan polisi sekarang berubah," sebut Bahar mempertanyakan.

Aksi pembacaan pernyataan sikap elemen masyarakat ini kini tersebar di pelbagai media sosial dan sudah banyak dibagikan publik.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus dugaan percobaan suap itu dalam penyelidikan Polres Pasaman Barat dan belum ada penetapan tersangkanya.

Kapolres Pasbar: Intel Tak Berwenang

"Kasusnya dalam penyelidikan karena yang menangkap intel Polda, seharusnya yang menangkap Reskrim, jadi kita lakukan penyelidikan dulu. Kalau Reskrim yang menangkap, cukup bukti baru bisa kita tetapkan 1 x 24 jam tersangkanya," kata Kapolres Pasaman AKBP Iman Pribadi Santoso menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (4/10/2018) di Mako Polres Pasbar.

Menurut Kapolres, intel tak berwenang menangkap. Yang berwenang menangkap adalah Reskrim.

"Kalau intel mata dan telinga saya, kalau Reskrim baru kaki dan tangan saya," tukas Iman.

Namun demikian, imbuh Iman, pihaknya tetap, akan melakukan penyelidikan dulu terhadap Kabag BLP dengan status wajib lapor.

Lebih jauh, Iman menyebutkan, bahwa kalau sudah selesai pelaksanaan fisik pekerjaan baru bisa pihaknya melakukan penyelidikan.

"Kalau proses tender kan susah mengungkapnya, kalau sudah PHO atau habis masa pemeliharan baru bisa diselidiki," tambah dia.

"Lagian yang diberi Kabag BLP ke polisi itu hanya sekadar uang minyak, atau uang makan, kalau puluhan juta baru suap," sebut Kapolres.

Kapolres, tak menampik (tidak membantah) ketika wartawan menanyakan apakah kasusnya akan diselesaikan secara adat, musyawarah, atau damai.

"Ya itu, kita ingin menjaga suasana daerah kondusif dan harmonis," timbal Iman.

Sebagaimana diberitakan media cetak dan daring di Sumbar pada Kamis, (4/10/2018) Kabag  BLP Setda Pemkab Pasaman Barat  Barat Ir. Arpan Siregar, MT, ditangkap tangan tim intel Polda Sumbar yang berupaya menyuap tim Polda Sumbar di ruangan LPSE Pasaman Barat, Rabu, (3/10/2018) sekitar pukul 11.30 WIB siang.

Kebetukan kantor LPSE  bersebelahan dinding dengan kantin PKK tempat sejumlah wartawan Pasaman Barat biasa nongkrong dan sarapan pagi tiap hari.

"Karena ada suara dengan nada tinggi seperti orang ribut- ribut, sejumlah wartawan terkejut dan langsung menghampiri, rupanya ada OTT (operasi tangkap tangan), dan tentu naluri jurnalistik atau naluri ingin tahu kami  tiba. Ini kan berita menarik bagi media massa," sebut Roy wartawan harian Padang Ekspres Pasaman Barat yang kemudian diminta sebagai saksi oleh polisi untuk menghitung uang barang bukti maupun saksi di Polres Pasaman Barat.

Kemudian hari itu juga Arpan digelandang ke Polres Pasbar bersama Yan Eldi  (anggota Pokja), serta sejumlah saksi. Dia diperiksa di ruang Tipikor Polres Pasbar hingga larut malam.

Arpan ditangkap polisi karena berupaya menyuap aparat negara, saat polisi  melakukan penyelidikan dugaaan kecurangan proses tender pada proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat tahun 2018 dengan nilai pagu proyek Rp136 miliar.

"Benar kita berupaya disuap oleh Bapak Arpan Siregar Kepala BLP Pasaman Barat yang juga Ketua Pokja Paket Lelang RSUD Pasbar. Kita ke sini, resmi pakai surat tugas dari pimpinan dalam rangka melakukan penyelidikan dan minta data dugaan kecurangan dalam proses tender, RSUD Pasaman Barat, tapi malah kita disuap dengan uang Rp2.350.000," sebut AKP Milson Joni tim intel Polda Sumbar, didampingi dua anggotanya dari Polda, Rabu (13/10/2018). Polisi lalu memperlihatkan uang suap tersebut kepada wartawan, dengan uang pecahan 50.000.

Upaya menyogok yang dilakukan Kabag BLP terhadap tim dari Polda Sumbar yang terjadi siang bolong tersebut didampingi Yan Eldi (anggota Pokja BLP) dan beberapa staf.

Kedatangan tim intel dari Polda Sumbar tersebut terkait dengan adanya laporan dari LSM Teropong yang mencium bau tak sedap dalam proses tender RSUD Pasaman Barat yang dimenangkan oleh PT MAM Energindo.

Sesaat setelah ditangkap dengan barang bukti Rp2.350.000 juga disaksikan  sejumlah wartawan di Pasaman Barat.

Sementara Ketua LSM Teropong Itwantri, kemarin, menyebutkan bahwa telah menduga kuat terjadi kecurangan dalam proses tender RSUD. Dia menyebut bahwa PT MAM selaku pemenang tender tidak memenuhi kualifikasi bidang sebagai mana yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

Sementara, Kabag BLP Seta Pemkab Pasbar Arpan Siregar ketika ditanya wartawan  soal suap tersebut tak banyak bicara.

"Ini kan sekadar uang minyak dan untuk makan, saya tak menyangka akan terjadi seperti ini," sebut Arpan kepada wartawan Rabu (3/10/2018. (SSC/SJ)

 

 

BACA JUGA