Komisioner KPID Sumbar Fokus Awasi Konten Siaran Bernuansa Politik

AFRIENDI KETUA KPID SUMBAR

Jum'at, 24/08/2018 20:57 WIB
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melantik 7 Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2018-2021 Jumat (24/8/2018) di Aula Kantor Gubernur

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melantik 7 Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2018-2021 Jumat (24/8/2018) di Aula Kantor Gubernur

Padang, sumbarsatu.com— Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melantik 7 Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2018-2021 Jumat (24/8/2018) di Aula Kantor Gubernur.

"Selain mengawasi pelanggaran isi siaran, KPID juga bertanggung jawab mengawasi pemenuhan konten lokal oleh TV Nasional, sesuai Undang-Undang Penyiaran," kata Irwan Prayitno.

Dengan dilantiknya komisioner baru, Irwan berharap pengawasan isi siaran lebih ditingkatkan karena memasuki tahun politik dan pemilu 2019 yang rawan terjadi pelanggaran.

Sementara itu Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis yang hadir dalam pelantikan tersebut mengungkapkan, tugas Komisioner KPID ke depannya semakin berat karena berkembangnya media baru seperti Youtube dan sejenisnya.

"Dalam Undang-Undang Penyiaran, disebutkan dalam 24 jam siaran televisi, 10 persen di antaranya harus berisi konten daerah," kata Yuliandre.

Andre menyebutkan pemerintah daerah berhak meminta KPID untuk memastikan konten lokal di TV Nasional yang menggunakan frekuensi publik, ditayangkan sesuai Undang-Undang Penyiaran.

Afriendi Ketua KPID Sumbar

Usai pelantikan, ketujuh Komisioner KPID menggelar rapat pleno penetapan struktur kepengurusan. Dalam rapat pleno tersebut, Afriendi terpilih sebagai Ketua Komisioner KPID Sumbar, sedangkan wakilnya dipercayakan kepada Yumi Ariyati yang keduanya merupakan petahana Komisioner KPID Sumbar sebelumnya.

Untuk Kepala Bidang Kelembagaan diketuai oleh Mardhatilah dengan anggotanya Jimmy Syah Putra Ginting. Untuk Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, diketuai Andres. Sedangkan untuk Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran dijabat oleh Melani Friati dengan anggota Robert Cenedy.

Ketua terpilih, Afriendi mengungkapkan, ke depan Komisioner KPID Sumbar akan fokus terhadap konten siaran terutama yang bernuansa politik.

"Di tahun politik seperti saat ini, rawan terjadi pelanggaran isi siaran sehingga pengawasannya perlu ditingkatkan. Lembaga siaran harus bersifat netral sehingga frekuensi publik yang digunakan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik," ungkap Afriendi.

Lebih lanjut Afriendi menjelaskan,KPID Sumbar juga akan mendorong stasiun televisi nasional untuk menyediakan konten lokal  yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyiaran yakni sepuluh persen dari total jam siaran.

Selain itu, KPID Sumbar juga meminta dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar dan DPRD Provinsi Sumbar terkait anggaran KPID ke depannya sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam pengawasan siaran di Sumbar.

Kepada masyarakat Afriendi mengimbau agar masyarakat proaktif dalam mengawasi isi siaran terutama yang terindikasi melanggar aturan sehingga membantu KPID dalam pengawasan penyiaran. (SSC/Rel)

 

BACA JUGA