Kamis, 09/08/2018 20:44 WIB

Erwin Yunaz: Laporkan Juga Penggunaan Dana Parpol ke Masyarakat

BANTUAN KEUANGAN BAGI PARPOL

Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz, saat membuka Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepala Parpol se-Kota Payakumbuh, di Bakinco Resto, Payakumbuh Barat, Kamis (9/8/2018).

Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz, saat membuka Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepala Parpol se-Kota Payakumbuh, di Bakinco Resto, Payakumbuh Barat, Kamis (9/8/2018).

Payakumbuh, sumbarsatu.com -- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) adalah acuan, petunjuk yang jelas, dan pegangan semua parpol dalam mengelola, menjalankan, dan menggunakan keuangan daerah.

Dalam mengelola bantuan keuangan bagi Parpol tersebut, harus memakai prinsip transparan dan menghindari pemakaian keuangan yang tidak pada tempatnya.

“Bila perlu, sampaikan ke masyarakat secara terbuka, untuk apa saja bantuan keuangan yang telah diterima tersebut,” ajak Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz, saat membuka Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepala Parpol se-Kota Payakumbuh, di Bakinco Resto, Payakumbuh Barat, Kamis (9/8/2018).

Kata Erwin, parpol merupakan organisasi yang dibentuk secara sukarela untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2011, perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol, mengakomodasikan beberapa paradigma baru seiring konsolidasi yang kuat dalam pembangunan demokrasi Indonesia.

“Berdasarkan UU itu juga, parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol. Bantuan diberikan secara proporsioanal berdasarkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan jumlah perolehan suara,” tambahnya.

Diingatkan juga oleh Erwin, pengelolaan bantuan keuangan Parpol adalah hal yang strategis dan informasinya sangat krusial. Tentunya, melalui sosialisai ini akan dijelaskan produk hukum yang menjadi landasan bagi Parpol dalam memanfaatkan bantuan yang diterima.

“Diharapkan, melalui sosialisasi ini nantinya, akan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Parpol di Kota Payakumbuh. Kiranya sosialisasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan dan menambah wawasan serta memperkaya pengetahuan sehingga dapat diimplementasikan, khususnya bagi Parpol yang telah menerima dana bantuan dari Pemko Payakumbuh. Mari kita jadikan pertemuan hari ini sebagai ladang diskusi yang sehat. Apalagi Pemko Payakumbuh dalam pengelolaan keuangannya dinilai sebagai kota yang cukup baik,” ajak Erwin.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Kesbangpol Kota Payakumbuh, Ifon Satria, mengatakan, peserta sosialisasi yang ikut sebanyak 125 orang. Terdiri dari unsurketua, sekretaris, dan bendahara dari 15 Parpol yang ada di Payakumbuh.

“Maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi, agar parpol yang ada di Payakumbuh mengetahui dan memahami mengenai bantuan keuangan, tata cara penggunaan, dan pertanggungjawaban sesuai PP Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018,” ujar Ifon.

Selain mendatangkan narasumber dari Inspektorat Payakumbuh, Yuniri Yunirman, Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh juga mengundang narasumber dari Kantor Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. (IMA)

BACA JUGA