Rabu, 08/08/2018 15:42 WIB

DPMPTP Padang Pariaman Akan Dinilai Kemenpan dan RB

Kadis PMPTP Hendra Aswara pertemuan seluruh stafnya untuk persiapan 
penilaian pelayanan publik Kemenpan dan RB di ruang kerjanya, Selasa (7/8/2018)

Kadis PMPTP Hendra Aswara pertemuan seluruh stafnya untuk persiapan penilaian pelayanan publik Kemenpan dan RB di ruang kerjanya, Selasa (7/8/2018)

Padang Pariaman, sumbarsatu.com--Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman bersiap mengikuti penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Penilaian ini adalah yang keempat yang diikuti DPMPTP sejak awal tahun ini. Sebelumnya DPMPTP juga telah ikuti lomba penilaian pelayanan publik dari Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, BKPM RI dan Pemprov Sumbar.

"Ini penilaian pelayanan publik yang keempat sejak bulan Januari awal tahun ini. Insyaallah kita sudah lakukan perisiapan yang difasilitasi Bapak Sekda melalui Bagian Organisasi," kata Hendra Aswara usai rapat staf di Ruang kerjanya, Pariaman, Rabu (8/8/2018).

Jadwal penilaian dilaksanakan dari tanggal 13-16 Agustus 2018. Ada tiga OPD yang menjadi objek penilaian oleh Kemenpan dan RB yaitu DPMPTP, Disdukcapil dan RSUD Parit Malintang.

Ada enam aspek penilaian dan bobot nilainya yaitu kebijakan pelayanan 30 persen, profesionalisme SDM 18 persen, sarana prasarana 15 persen, sistem informasi 15 persen, konsultasi dan pengaduan 15 persen dan Inovasi 7 persen.

Saat ini, kata Hendra, ketiga OPD tersebut kompak saling berbagi informasi dan saling memberi masukan.

"Tujuannya agar mendapat nilai tertinggi sehingga meraih prestasi yang membanggakan nama Kabupaten Padang Pariaman," kata Hendra.

Terpisah, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menargetkan OPD yang mengikuti lomba raih nilai tetinggi atau nilai A dari Kemenpan.

"Kita optimis karena ketiganya ini adalah OPD yang terbaik. Sudah banyak lakukan inovasi untuk memudahkan dan medekatkan pelayanan berbasis Teknologi informasi. Apalagi pada Disdukcapil yang setiap tahun raih penghargaan tingkat propinsi," kata peraih Satya Lencana Pembangunan itu.

Dikatakannya bahwa paradigma pelayanan sudah berubah. Tidak ada lagi istilah jika bisa diperlambat untuk apa dipercepat. Artinya, "mindset" pelayanan harus berubah juga, aparatur melayani masyarakat sepenuh hati tanpa imbalan apapun.

"Di Padang Pariaman, kita telah sepakat, tidak ada istilah pejabat, yang ada pelayan masyarakat," kata alumnus Harvard Kennedy School di Amerika Serikat itu.

Bagi OPD yang berprestasi, kata Ali Mukhni, diberikan penghargaan seperti sertifikat penghargaan yang diserahkan setiap tanggal 17 Agustus dan diprioritaskan dalam penganggaran. (SSC)

BACA JUGA