Di Limapuluh Kota, Partai Gerindra Ganti Caleg Mantan Napi Kasus Korupsi

--

Minggu, 05/08/2018 05:33 WIB
Ketua Partai Gerindra Kabupaten Lima Puluh Kota, Deni Asra

Ketua Partai Gerindra Kabupaten Lima Puluh Kota, Deni Asra

Limapuluh Kota, sumbarsatu.com—Partai Gerindra kabupaten Limapuluh Kota akhirnya menarik sekaligus mengganti satu orang calon anggota legislatif (caleg) yang telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota.

Pergantian tersebut terkait dengan Peraturan KPU (PKPU) yang perihal Pakta Integritas yang tidak membolehkan Partai Politik mendaftarkan calon anggota legislatif mantan narapidana (napi) kasus korupsi.

Caleg yang diganti tersebut adalah Zul Apris Datuk Tumbasa Nan Rantiah. Zul April adalah mantan Wali Nagari Andaleh, Kecamatan Luak. Zul Apris mulanya didaftarkan sebagai bacaleg Partai Gerindra nomor urut 8 untuk daerah pemilihan (Dapil) III Limapuluh Kota yang meliputi Kecamatan Luak, Lareh Sago Halaban, dan Situjuah Limo Nagari. Sebagai gantinya, Partai Gerindra mengusung Delfianti seorang perempuan yang juga masih saudara dari Zul Apris.

“Partai Gerindra memang mengganti Zul Apris karena itu terhalang PKPU. Namun kita menunggu uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 di Mahkamah Agung. Jika Pasal perihal mantan napi kasus korupsi dibatalkan, dan Zul Apris bisa mendaftar lagi, kita akan masukan kembali,” kata Deni Asra, Ketua DPC Partai Gerindra Limapuluh Kota, yang didampingi Aspon Dedi, Wakil Sekretaris Partai Gerindra Limapuluh Kota kepada sumbarsatu, Minggu (5/8/2018).

Dalam rekam jejaknya, Zul Apris memang pernah ditahan Polres Payakumbuh atas kasus dugaan penyalahgunaan dana kredit mikro nagari (KMN). Putusan Mahkamah Agung, Zul Apris Dt Tumbasa Nan Ratiah dijatuhi hukum pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp50 juta, berdasarkan putusan PN Padang.

Semasa menjabat sebagai Wali Nagari Andaleh, Zul Apris meminjam uang kepada ketua kredit mikro nagari. Uangnya digunakan untuk membangun sekolah SMK di Nagari Andaleh. Namun akhirnya saat itu Zul Apris terjerat dan diajukan ke pengadilan Tipikor. Zul Apris yang juga masih PNS guru ini masuk penjara karena kebijakannya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 199 bacaleg di tingkat DPRD yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Mereka tersebar di 11 provinsi, 93 kabupaten, dan 12 kota. Salah seorang di antaranya terdaftar sebagai bacaleg di Kabupaten Limapuluh Kota. (SSC/IL)

 

BACA JUGA