Kamis, 19/07/2018 15:34 WIB

KPK: Tidak Semua Gratifikasi Dilarang

Payakumbuh, sumbarsatu.com – Guna mencegah terjadinya praktik gratifikasi di lingkungan Pemko Payakumbuh, Inspektorat Kota Payakumbuh, melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Gratifikasi Online kepada seluruh kepala perangkat daerah dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Kegiatan ini dibuka Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz, di Aula Balaikota Payakumbuh, Bukik Sibaluik, Kamis (19/7/2018).

Mengambil tema "Mari Kita Bangun Budaya Antigratifikasi", Inspektur Kota Payakumbuh, Syahrial, melaporkan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini untuk mewujudkan good governance yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Kita ingin bekali setiap pimpinan perangkat daerah  tentang pengetahuan terkait gratifikasi agar mereka dapat mencegah terjadinya praktik tersebut di lingkungan kerja masing-masing," kata Syahrial.

Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz, menyambut baik diadakannya kegiatan ini. Pengetahuan terkait gratifikasi maupun korupsi penting dikuasai setiap pejabat dan aparat Pemko Payakumbuh.

"Sebagian kasus korupsi yang terjadi bukan karena ada niat mengambil uang dengan sengaja, tetapi lebih karena ketidaktahuan akan aturan, termasuk aturan gratifikasi ini," ujarnya.

Dalam praktik birokrasi pemerintahan, terkadang ada kebiasaan-kebiasaan sepele terkait gratifikasi yang lumrah terjadi. Kondisi itu secara alamiah bahkan telah membudaya.

"Misalnya dikasih uang terima kasih oleh masyarakat terkait layanan kita. Menurut kita lumrah, wajar, tapi menurut hukum bagaimana? Apa bukan masuk gratifikasi?" tanya Erwin.

Erwin berharap, Bimtek yang dilakukan mampu memberi pencerahan terkait bentuk-bentuk penyimpangan korupsi yang barangkali belum sepenuhnya dipahami.

Bimtek Gratifikasi Online menyuguhkan dua materi yaitu materi tentang “Gratifikasi” dan “Pelaporan Gratifikasi Secara Online”.

Agus Priyanto dari Direktorat Pencegahan KPK-RI, mengatakan gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian dalam arti luas, baik uang, barang, fasilitas atau bentuk lainnya. Gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah.

“Meski tidak semua gratifikasi bersifat negatif, tindakan terbaik yang harus dilakukan pegawai negeri dan penyelenggara negara adalah menolak pemberian tersebut. Jika dengan berbagai alasan pemberian itu terpaksa diterima, maka wajib dilaporkan kepada KPK. Seringkali karena aspek budaya,  adat istiadat, agama dan sebagainya, kita sulit menolak pemberian. Karenanya, silahkan laporkan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari sejak tanggal penerimaan," jelasnya.

Di sisi lain, tidak semua gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK. Ada beberapa bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ada dua belas gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK.

Salah satunya adalah pemberian karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, hidangan atau sajian yang berlaku umum, prestasi akademis dan non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya, bunga investasi, seminar kit, dan hadiah terkait prestasi kerja.

Hadiah pesta dengan nilai maksimal satu juta rupiah, pemberian terkait musibah paling banyak satu juta rupiah,  lalu hadiah kegiatan pisah sambut, pensiun, promosi dengan nilai maksimal senilai 300 ribu rupiah, serta pemberian sesama rekan kerja dalam bentuk uang maksimal 200 ribu rupiah, juga tidak tergolong gratifikasi yang wajib dilaporkan.

"Silakan unduh aplikasi GOL di HP Android Bapak Ibu, lalu daftar sebagai anggota. Bapak Ibu bisa melaporkan kapan dan dimanapun peristiwa gratifikasi yang dialami melalui HP masing masing. Mudahkan?" tukuk Agus didampingi staf KPK lainnya, Fitriani, mengakhiri.(IMA)

BACA JUGA