Rumah Sakit di Sumbar Belum Punya Insinerator, Dicari Investor Pengolahan Limbah B3

Rabu, 11/07/2018 19:34 WIB
Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, KLHK, Sinta Saptarina Soemiarso saat membuka kegiatan Bimtek Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes, Rabu (11/7) di Padang. IST

Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, KLHK, Sinta Saptarina Soemiarso saat membuka kegiatan Bimtek Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes, Rabu (11/7) di Padang. IST

Padang, sumbarsatu.com--Hingga saat ini, ternyata belum satu pun rumah sakit di Sumbar yang mengantongi izin pengolahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) menggunakan insinerator, termasuk RSUP M Djamil Padang.

Untuk penanganan limbah B3 ini, rumah sakit memanfaatkan jasa transporter dan dikirim ke jasa pengolahan limbah medis. Khusus untuk di Sumbar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk PT. Semen Padang untuk memusnahkan limbah medis dari rumah sakit yang terputus kontrak.

Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sinta Saptarina Soemiarso menjelaskan, limbah medis yang dihasilkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) termasuk kategori limbah B3 karena memiliki karakteristik infeksius. Misalnya limbah benda tajam, limbah patologis, dan kasa/perban bekas pakai.

“Untuk penanganannya merujuk Permen LHK No. P56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan,” terang Sinta usai pembukaan Bimtek Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes, Rabu (11/7) di Padang.

Hanya saja, saat ini terdapat kondisi “tidak biasa”. Maksudnya, terjadi penumpukan limbah medis dari Fasyankes disebabkan berhentinya pengangkutan dan pengolahan (pemusnahan) sejak triwulan akhir 2017 sampai triwulan I 2018 oleh beberapa perusahaan jasa pengolahan limbah medis.

Dari 6 jasa pengolahan limbah medis, 1 perusahaan sedang dihentikan sementara operasinya karena proses penegakan hukum. Sedangkan 2 jasa pengolah limbah medis lainnya untuk sementara waktu tidak menerima limbah medis karena melebihi kapasitas pengolahan.

“Hingga Juli 2018, rumah sakit di Indonesia yang memiliki insinerator berizin sebanyak 93 rumah sakit. Karena ketidaksesuaian kapasitas pengolahan limbah medis menjadi dasar melibatkan industri semen dalam mengolah limbah medis,” terang Sinta didampingi Direktur Verifikasi Pengolahan Limbah B3 non Non B3, Gunawan.

Terdapat 4 perusahaan semen yang diminta untuk memusnahkan limbah medis ini, masing-masing PT. Semen Padang, PT. Holcim Indonesia, PT. Cemindo Gemilang dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa. Kebijakan yang tertuang dalam Kepmen LHK No. 176 Tahun 2018 ini, berlaku 6 bulan dan akan berakhir 9 Oktober mendatang.

“Untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar mendorong pemusnahan limbah medis di tanur semen untuk menyelesaikan tumpukan limbah medis di rumah sakit,” ujarnya.

Ditambahkan, pengelolaan limbah B3 wajib memenuhi prinsip kedekatan atau proximit guna meminimalisir pelanggaran. Contoh kasus pembuangan limbah medis di pantai Painan oleh oknum pengangkut limbah beberapa waktu lalu, adalah akibat dari pengelolaan limbah medis yang terlalu jauh dari tempat dihasilkannya.

“Jadi kita berharap pihak swasta maupun pemerintah daerah dapat berinvestasi mendirikan jasa pengolah limbah medis ini,” katanya.

Kasubdit Limbah dan Radiasi, Jelsi Natalia Marampa Direktorat Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI menambahkan, banyak kendala dalam pengolahan limbah medis ini di fasyankes. Di antaranya disebabkan biaya yang cukup besar untuk penyediaan sarana prasarana dan sulitnya memenuhi persyaratan pengolahan limbah B3 itu.

“Untuk di luar Jawa, sangat sedikit jasa transporter (pengangkut). Dan pihaknya juga tak memungkiri jika masih banyak pimpinan rumah sakit/puskesmas yang kurang peduli,” katanya. (dd)

BACA JUGA