PWI Sayangkan Kekerasan yang Dilakukan PDIP pada Radar Bogor

Jum'at, 01/06/2018 23:05 WIB
Kantor Radar Bogor saat digeruduk

Kantor Radar Bogor saat digeruduk

Jakarta, sumbarsatu.com-- PWI Pusat mengeluarkan pernyataan sikap terhadap tindakan penggerudukan dengan menggunakan kekerasan yang telah dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan PDIP Bogor, Rabu 30 Mei 2018 lalu. PWI Pusat sangat menyayangkan dan prihatin atas kekerasan terhadap pers itu.

“Tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip prinsip penyelesaian sengketa pers yang bermartabat dan demokratis. Tindakan tersebut juga kurang kondusif bagi upaya untuk bersama-sama menciptakan suasana yang sejuk di awal  tahun politik riskan terhadap konflik dan perpecahan,” kata Plt Ketua Umum  Sasongko Tedjo, dalam relis yang diterima sumbarsatu, Jumat (1/6/2018).

BACA: AJI Kutuk Aksi Kekerasan Kader PDIP di Kantor Radar Bogor

Untuk itu pula, dalam rangka menegakkan martabat pers nasional, serta untuk menciptakan suasana politik yang kondusif, PWI Pusat meminta kepada siapapun, khususnya PDIP Bogor dalam kasus ini, agar dalam menyampaikan keberatan atau tuntutan terhadap pemberitaan pers senantiasa menggunakan cara cara demokratis-prosedural sebagaimana telah diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999.

“Pers bisa saja membuat kesalahan. Wartawan juga manusia yang tidak luput dari kelemahan dalam menjalankan profesinya. Kinerja pers dapat dipersoalkan secara etis maupun hukum dengan menggunakan UU Pers,” tambahnya.

Sasongko Tedjo juga menyebutkan dan dapat memahami kekecewaan unsur PDIP Bogor terhadap pemberitaan Radar Bogor tentang kontroversi gaji Dewan Pengarah BPIP, namun seyogyanya kekecewaan itu tidak diluapkan dengan tindakan main hakim sendiri.

“Tindakan ini sangat tidak produktif dan akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan pers nasional secara keseluruhan. PWI Pusat menyarankan agar  PDIP Bogor membawa masalah ini ke Dewan Pers,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Hendri Ch. Bangun berharap agar Dewan Pers dapat menangani masalah ini sesegera mungkin sehingga memberi rasa keadilan kepada semua pihak terkait dan memberi pencerahan kepada masyarakat bertolak dari kasus tersebut.

“PWI Pusat menyarankan agar Radar Bogor  mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Dewan Pers dengan harapan akan mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan jiwa dan semangat UU Pers No. 40 tahun 1999,” tambah Hendri Ch. Bangun.

PWI Pusat mengimbau kepada Radar Bogor untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk bermawas diri. Sudah menjadi kewajiban pers untuk menjalankan fungsi kontrol dan memenuhi hak publik atas informasi.

Namun fungsi tersebut harus senantiasa dijalankan dengan menaati Kode Etik Jurnalistik secara konsekuen. Menaati Kode Etik Jurnalistik sangat mendasar agar pers dapat menjaga martabatnya dan dapat mempertahankan kepercayaan publik.

Kembali Digeruduk

Dilansir detik.com, Jumat (1/6/2018) pukul 16.03, massa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menggeruduk kantor Radar Bogor. Kedatangan massa masih soal protes atas pemberitaan sang Ketum, Megawati Soekarnoputri.

"Iya, ini barusan bubar (massanya)," kata Pemred Radar Bogor Tegar Bagja.

Tegar mengatakan, selama sekitar satu jam, massa berada di kantor Radar Bogor. Jumlah massa yang datang hampir sama dengan penggerudukan pada Rabu (30/5) lalu.

Namun kali ini massa tidak marah-marah seperti yang pertama kali. "Nggak kayak kemarin yang marah-marahlah, lebih kondusiflah," ujarnya.

Tegar menuturkan tuntutan massa masih sama, yakni soal pemberitaan Megawati dengan judul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta'. "Tuntutannya sama kayak kemarin,'" tuturnya. (SSC)

BACA JUGA