Walhi dan PBHI Sumbar: Aparat Keamanan Lakukan Kekerasan pada Warga Simpang Tomang

Rabu, 23/05/2018 18:16 WIB
Aparat Gabungan amankan puluhan massa di Simpang Tonang Pasaman di lokasi basecamp PT IJM di Kampung Simpang Kuayan, Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman, Rabu (23/05/2018)(Foto:Covesia)

Aparat Gabungan amankan puluhan massa di Simpang Tonang Pasaman di lokasi basecamp PT IJM di Kampung Simpang Kuayan, Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman, Rabu (23/05/2018)(Foto:Covesia)

Pasaman, sumbarsatu.com—Lebih kurang 46 warga Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, ditahan aparat keamanan gabungan di bascamp tambang emas milik PT Inexco Jaya Makmur (PT. IJM), Selasa, 23 Mei 2018, jelang sahur Ramadan. Selain puluhan warga yang ditahan, puluhan lainnya lari menyelamatkan diri.

“Data yang dihimpun dari sumber lapangan oleh PBHI Sumbar-Walhi Sumbar, warga ditangkap di jalan menuju basecamp oleh aparat gabungan dari unsur TNI-Polri serta dibantu Satpol PP Kabupaten Pasaman. Mereka kemudian dibawa dan ditahan di basecamp PT. IJM yang beralamat di Jorong Pardamaian,” kata Wengki Purwanto, Ketua BPW PBHI Sumatera Barat, Rabu (23/5/2018).

Dijelaskannya, setelah ditangkap, warga mengalami tindakan kekerasan dan dipukuli dengan gagang senjata, diseret, diinjak. Akibatnya, sekitar 20-an orang warga mengalami luka-luka di bagian kepala, lengan, punggung, bahkan ada tangan mereka yang patah.

“Tindakan tidak manusiawi ini, terjadi di hari-hari peringatan 20 tahun reformasi,” tambahnya.

Diceritakan Wengki, sebelumnya 22 Mei 2018, seorang yang dikenal warga berinisial “AS” yang sehari-harinya sebagai ASN sekaligus pemasok bahan bangunan ke PT.IJM meneror dan mengancam warga dengan senjata api. Alasannya, warga meminta agar seluruh bahan-bahan bangunan tidak dimasukkan ke basecamp PT. IJM. Sebab keberadaan PT. IJM di Nagari Simpang Tonang tidak sepengetahuan dan seizin pemangku dan masyarakat adat selaku pemilik tanah adat.

Diingatkan warga, SA kemudian mengeluarkan senjata api dan menembakkan satu kali ke udara sembari berseru ke warga. “Bukan bahan bangunan ini yang kalian tahan. Jika menolak tambang PT. IJM, mari bakar basecamp PT. IJM. SA selain meneror dan mengancam, juga mencoba memprovokasi warga,” papar Wengki.

Sementara itu, Uslaini, Direktur Walhi Sumbar menguraikan, dilihat dari rangkaian peristiwa, ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba “mengkondisikan” warga agar mereka melakukan tindakan anarkis.

“Tindakan anarkis itu bisa dijadikan alasan pihak keamanan untuk melindungi aset investor (PT.IJM), Negara punya alasan untuk mengunakan kekuatan aparat keamanan setempat,” kata Uslaini menganalisis.

Ia menyayangkan terjadinya kekerasan pada warga di saat bangsa Indonesia memperingati 20 tahun reformasi. Uslaini menilai, gaya pemerintah otoriter masih dipakai di Sumatera Barat. Aparat masih digunakan untuk berhadap-hadapan dengan warga/masyarakat adat yang mempertahankan hak-hak mereka sebagai WNI dan masyarakat adat, dari ancaman investasi tak ramah HAM dan Lingkungan.

“Kenapa militer terlibat aktif dalam melindungi bisnis tambang emas PT. IJM ini? Apakah terlibat dalam bisnis ini? Kecurigaan ini muncul, sebab pada tanggal 17 Mei 2018 mobil pick up aparat militer yang dikendarai oknum berseragam TNI, keluar dari basecamp PT IJM dengan membawa 3 (tiga) buah drum minyak kosong. Apakah militer berbisnis BBM sebagai bahan bakar operasional PT. IJM?” tanya Uslaini yang diamini Wengki.

Menurutnya, pengunaan kekuatan aparat dalam menghadapi dan menganiaya warga, jelas ini pelanggaran HAM.

“Terkait dengan tindakan kekerasan ini anak nagari Dua Koto bersama PBHI Sumbar-Walhi Sumbar telah melaporkan ke Komnas HAM Perwakilan Sumbar, siang ini (Rabu) agar dugaan pelanggaran HAM ini dapat ditindaklanjuti,” jelasnya.

Wengki Purwanto menambahkan, dugaan pengunaan kekuatan aparat dalam melindungi kepentingan investasi PT. IJM serta memukul dan menganiaya warga, jelas melanggar UU 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“TNI adalah alat pertahanan negara, sedangkan Polri mengayomi dan melindungi masyarakat. Bukan untuk memukul dan menganiaya. Semestinya, ASN SA yang mengacam dan memprovokasi warga dengan mengunakan senjata api yang harus ditindak oleh pihak kepolisian, SA harus diperiksa tentang penguasaan dan pengunaan senpi tersebut,” tegas Wengki.

“Selaku kuasa hukum masyarakat adat, kami akan himpun fakta lapangan, dan laporkan keterlibatan oknum-oknum TNI-Polri serta ASN yang melawan hukum di lapangan ke atasan masing-masing dan pihak terkait lainya. Kami juga mendesak, Komnas HAM untuk investigasi dan menyeret pelaku pelanggar HAM untuk dimintai pertanggungjawabannya atas dugaan pelanggaran UU 39/1999 tentang HAM,” terangnya.

Selain itu, kedua lembaga ini sepakat, Gubernur Sumbar harus bertanggung jawab atas kejadian yang menyebabkan puluhan warga Simpang Tonang jadi korban. “Kejadian ini tdak bisa dilepaskan dari persoalan perijinan yang dikeluarkan oleh pihak provinsi.”

“Pascakejadian dinihari (Rabu), kami mengajak semua pihak menahan diri, Negara harus bertindak arif, tidak lagi bertindak otoriter dan wajib mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam melindungi kepentingan investasi. TNI-Polri harus meminta maaf ke masyarakat dan jangan mau dibenturkan dengan rakyat. Semoga konflik ini, segera berakhir dengan penghormatan terhadap kearifan lokal dan HAM.

Kondusif

Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin mengatakan, hingga subuh dini hari kondisi telah aman dan semua yang ditahan telah dilepaskan.

"Mereka meminta agar seluruh massa yang di amankan untuk dilepaskan. Maka dengan kondisi itu, seluruhnya kita lepaskan dan mereka memberi ruang jalan untuk kembali pulang. Ini juga kita lakukan agar amukan massa ini tidak terus berlanjut,"ujar Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin seperti dilansir covesia.com.

Massa sempat membakar satu unit mobil Avanza milik aparat dengan nomor polisi BA 1978 LA hingga ludes. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kaca mobil Polres dan Kodim juga dirusak massa. (SSC)

BACA JUGA