Tender Perahu Jukung, ULP Pessel Menangkan Perusahaan Bermasalah

-

Senin, 14/05/2018 17:19 WIB
Kabag ULP Pessel, Naswin Hakim saat diwancarai di rungan kerjanya Senin (14/5/2018).

Kabag ULP Pessel, Naswin Hakim saat diwancarai di rungan kerjanya Senin (14/5/2018).

Pessel, sumbarsatu.com--Proses lelang (tender) perahu jukung di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dipertanyakan pihak kontraktor yang merasa dirugikan dalam proses pelelangan. Mereka menduga telah terjadi sejumlah kejanggalan pada proses penentuan perusahaan pemenang lelang.

Salah seorang kontraktor, yang merupakan sumber sumbarsatu mengatakan, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak selektif dalam menentukan pemenang atas hasil lelang tersebut. Menurutnya, perusahaan bernama CV Anang Grapindo memenangi lelang pembuatan perahu jukung ini tidak memiliki kredibilitas baik.

"Berdasarkan data informasi yang dihimpun, kami tahu persis CV Anang Grapindo yang berkantor di Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, perusahaan pemenang lelang ini tidak memiliki kredibilitas. Pada 2017 lalu, ada pengerjaan kapal ingkamnia di Kementrian Kelautan dan Perikanan pengerjaannya diluar perencanaan yang disepakati. Saat ini CV Anang Grapindo memiliki catatan yang buruk di Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang tangkap, dan CV Anang Grapindo membayar denda Rp150 per harinya," kata sumber itu dengan nada kesal.

Menurutnya, kinerja CV Anang Grapindo ini asal Cilacap terkesan asal-asalan saat mengerjakan proyek pembangunan kapal ingkamnia pada anggaran tahun 2017.

"Dari informasi yang kami himpun CV Anang Grapindo, perusahaan ini diduga tidak memiliki tempat pembuatan kapal dan perahu, dan tempatnya pun selalu berpindah-pindah. Atas dasar informasi inilah, kami menilai pihak ULP Pessel tidak adil dalam memenangkan proses tender, dan perahu itu adalah untuk nelayan," ujarnya.

Mendengar CV Anang Grapindo ikut lelang, mereka terkasima karena perusahan tersebut punya catatan hitam (bermasalah) di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Namun ternyata, diumumkan bahwa perusahaan ini malah menjadi pemenang lelang. Kami pun mengirimkan sanggahan," ucapnya.

Dari data yang dihimpun dari ULP Pessel, lelang pembangunan perhu jukung itu menelan anggaran Rp834,372. Anggaran yang disediakan berasal dari APBD tahun 2018.

Kepala bagian ULP Pessel Naswin Hakim, saat ditemui di ruangan kerjanya mengklaim, pihaknya berfungsi cuma melaksanakan pengadaan barang/jasa dari permintaan setiap SKPD.

Menurut dia, selama kelengkapan dokumen dari setiap perusahaan tidak ada masalah dan tidak dalam catatan hitam di kementerian. "Kami mempersilakan mereka ikut dalam lelang. Sedangkan untuk pegawasan kerja ada di SKPD terkait."

"Kami sifatnya hanya menerima final saja, kalau ada perusahaan masuk dalam kotak hitam di Kementerian, itu bukan kewenangan kita," ujar Naswin Hakim.

Ia menambahkan, jika sudah memenuhi persyaratan tender, mulai dari administrasi, dokumen lelang dan harga penawaran kita terima. Diluar ada sangksi ataupun kotak hitam, selagi belum ada keputusan dari LKPPN yang final secara nasional, maka proses tender tetap dilaksanakan.

"Kalau ada pihak yang dirugikan silakan mengadu atau sanggahan kepada kami, ya silakan," tutupnya. (MIN)

BACA JUGA