Senin, 30/04/2018 20:27 WIB

Pendemo Minta Sekda Pasaman Barat Mundur

SEKDA: SAYA DIFITNAH

Bupati Syahiran didampingi Wabup Yulianto, menerima pengunjukrasa di halaman kantor bupati Pasaman Barat, Senin (30/4/2018). (Sutanjunir)

Bupati Syahiran didampingi Wabup Yulianto, menerima pengunjukrasa di halaman kantor bupati Pasaman Barat, Senin (30/4/2018). (Sutanjunir)

Simpang Empat, sumbarsatu.com- Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Pasaman Barat Bersatu, mendatangi Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (30/4/2018) meminta Bupati Syahiran memberhentikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasaman Barat H Manus Handri, SH.

Koordinator Lapangan Demo Khairul Amri meminta Bupati Pasaman Barat H Syahiran untuk memberhentikan Sekda, dan sejumlah OPD karena diduga Sekda dengan sejumlah OPD telah melakukan perselingkungan jahat untuk kepentingan golongan tertentu.

Sementara Sekda H. Manus Handri, ketika dikonfirmasi, membantah kalau dirinya melakukan perselingkuhan jahat maupun mengangkangi kebijakan Bupati Syahiran seperti  yang disampaikan pendemo.  Tuduhan tersebut adalah fitnah dan politisasi untuk menjatuhkan dirinya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

"Ini adalah konspirasi dan kepentingan politik," sebut Manus.

Pengunjukrasa menyebut, tindakan yang dilakukan oknum OPD di antaranya tidak menyantuni bawahan, tidak menghargai pimpinan, bersikap kasar, menindas, tidak bermoral dan tidak berbuat untuk kepentingan rakyat serta kemampuan kemampuan yang lemah.

Adapun nama-nama OPD yang diminta diberhentikan adalah, Irwan, (Asisten II), Afwan, (Asisten III), Edi Busti, (Kepala Dinas LH), Marwazi (Kepala Dinas Pendidikan), Memizesmita (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Peternakan), Haryunidra (Kadindes), Rafaan (Kadis PU).

Pengunjuk rasa yang juga menyorot  Sekda H Manus Handri tindakan rangkap jabatan sebagai Ketua Baznas, Ketua Badan Pengawas PDAM Kabupaten Pasaman Barat, dan memasukkan keluarganya untuk jadi pengurus Perusahaan Daerah (Perusda).

Tampak sejumlah tokoh yang membaur dengan pendemo tersebut, di antaranya H Baharuddin R (mantan Bupati Pasbar), Dt Lizar, Deni Eka Putra, Khairul Amri, Bambang, dan sejumlah mahasiswa.

Bupati Pasbar H Syahiran yang langsung berdampingan dengan Wakil Bupati Yulianto menemui pendemo, menjelaskan jika tuntuan masyarakat untuk menurunkan Sekda Pasbar Manus Handri harus sesuai dengan aturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Saat ini untuk melakukan atau melantik Sekda ada mekanisme dan aturan yang mengikatnya dimulai dari pemerintah pusat.

“Jadi tuntutan tersebut tidak bisa kami jawab hari ini. Karena kami harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda Pasbar sesuai dengan tupoksi Sekda yang sudah diatur oleh undang-undang. Kami, sebagai pimpinan daerah ini menyambut baik apa yang menjadi keluhan masyarakat pada hari ini yang disampaikan melalui demo, apalagi dunia demokrasi saat ini sudah terbuka lebar,” jelas Syahiran.

Syahiran berjanji akan menyampaikan hasil keputusan final sebelum bulan Ramadan mendatang. Sebab, pihaknya akan melakukan beberapa tahapan evaluasi sehingga ditemukan hasil yang tidak merugikan siapapun.

Selain Bupati Syahiran dan Yulianto, hadir dalam menyambut utusan pengunjukrasa tersebut diantaranya, anggota DPRD Fetris Oktrihardi, (PPP), Erianto, (Gerindra), Hj Yunisra Syahiran,(Gerindra) Ketua GOW Ny Sifrowati.

Bantah Keras

Sementara itu, Sekda Pasbar H Manus Handri ketika dikonfirmasi wartawan membantah keras bahwa dirinya mengangkangi kebijakan bupati atau pun melakukan perselingkuhan jahat.

“Seluruh tindakan Sekda tetap dilaporkan ke Bupati, tidak mungkin Sekda bertindak tanpa sepengatahuan Bupati, karena Sekda itu anak buah bupati,” tegas Manus Handri.

Terkait dengan Baznas menurut Manus, seluruh proses pelaksanaan pencairan dana tidak pernah diputuskan secara pribadi oleh Ketua Baznas, tetapi diputuskan secara bersama, kolektif pimpinan Baznas.

“Tidak satupun pencairan Baznas kalau tidak dicek kelapangan. Dan saya selaku Ketua tidak menerima apapun dari ini, ini tugas amal dan keikhlasan. Jadi semua itu bohong dan fitnah terhadap saya,” kata Manus Handri.

Untuk pengurus Perusda, ujar Manus, tidak ada kewenangan Sekda, tetapi sepenuhnya kewenangan Bupati. Sekda hanya pengawas, sama halnya dengan pengawas PDAM, karena jabatannya sebagai Sekda.

Penyampaian aspirasi tersebut, mendapat pengawalan ketat dari puluhan  aparat kepolisian Polres Pasbar, dan Satpol PP, namun penyampaian aspirasi berjalan dengan tertib dan aman dari pukul 09.00 WIB hingga siang. (SSC)

Bupati Syahiran didampingi Wabup Yulianto, menerima pengunjukrasa di halaman kantor bupati Pasaman Barat, Senin (30/4/2018). (Sutanjunir)

BACA JUGA