Jum'at, 13/04/2018 03:13 WIB

Kaum Chaniago dan Kemenag Pessel Saling Klaim Kepemilikan Tanah

Tanah seluas 700 meter persegi saling klaim antara Kemenag dengan wagra kaum Chaniago

Tanah seluas 700 meter persegi saling klaim antara Kemenag dengan wagra kaum Chaniago

Pessel, sumbarsatu.com--Tanah milik negara atas nama kepemilikan Depertemen Agam RI di Nagari Kapuh Utara, Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), kini dibangun rumah oleh warga setempat.

Pantauan sumbarsatu di lapangan, tanah yang seluas 7.400 meter persegi ini sudah dibangun fondasi sepetak rumah. Selain bangunan rumah yang dibangun oleh warga, tak jauh ada bangunan MDA, UPTD dan Kantor KUA yang sudah berdiri tegap itu milik Kemenag.

Informasi yang dihimpun, sebelumnya warga setempat sempat melarang dan memberi tahu kepada salah seorang warga bernama Ujang, di atas tanah yang dia bangun rumah itu merupakan milik negara, namun Ujang tetap bersikeras bahwa dirinya mengklaim tanah tersebut milik kaum atau keluarganya.

Kepala Kemenag Pessel, Malikia menyesalkan pembangunan rumah warga di atas lahan milik Kemenag daerah tersebut.

"Kami sudah kros cek dan benar di atas tanah Kemenag berukuran seluas 7.400 meter persegi  itu, ada bangunan rumah warga, nama warga yang membangun itu atas nama Ujang," kata Milikia di ruangan kerjanya, Kamis (12/4/2018).

Di lahan yang dibangun rumah oleh Ujang itu, kata dia, sebenarnya sudah ada bangunan MDA, UPTD dan Kantor KUA terpasang plang berisi tanah milik Kemenag. Selanjutnya ada tulisan dilarang masuk, KUHP Pasal 551, di sini akan dibangun Play Group/TK. IT, SD IT bertaraf internasional, namun tidak juga diindahkan.

"Saya sudah koordinasi dengan salah seorang anak kemenakan ahli waris yang menghibahkan tanah tersebut atas nama Pak Ali Amran. Tanah itu tidak ada milik Ujang sedikit pun. Tanah tersebut sudah lama disertifikatkan atas nama Kemenag," katanya.

Menurut dia, lahan seluas 7.400 meter persegi tersebut ke depannya hendak dijadikan keperluan Kemenag.

"Kami akan segera menghentikan pembangunan sambil menungggu petunjuk selanjutnya, kalau Ujang ini tetap melanjutkan pembangunannya, kami akan membuat laporan kepihak yang berwajib secepatnya," ujarnya dengan nada tegas

Dia menjelaskan, tanah milik Kemenag tertuang dalam surat tanah berupa sertifikat. No 03.14.01.064.00003 dan terbit pada 1 Februari 1991 silam.

"Tanah milik Kemenag itu sudah jelas sertifikatnya, dan kami sempat melarang Ujang membangun di situ, namun dia tetap bersikeras tanah tersebut miliknya. Sertifikat tanah itu ada di Kantor Kemenag. Dari tanah seluas itu, tidak ada masuk tanah milik Ujang," terangnya.

Mengingat tanah tersebut milik Kemenag, lanjut Malikia, maka pihak ahli waris Ujang tidak punya hak sama sekali untuk menggunakan tanah tersebut, termasuk mendirikan bangunan atau segala macamnya.

"Jadi, rumah yang dibangun oleh Ujang itu dinilai illegal. Meski pihak ahli waris Ujang mengklaim bahwa tanah dan bangunan tersebut milik mereka, tapi mereka tidak bisa membuktikan surat kepemilikan tanahnya," ucapnya.

"Kalau pembuktian kita, jelas atas dasar surat berupa sertifikat. Seandainya pihak ahli waris Ujang tetap ngotot mengklaim tanah dan bangunan milik mereka, kami siap menempuh jalur hukum ke pengadilan," tegasnya lagi.

Ketika dikonfirmasi, Ujang mengatakan, tanah itu merupakan milik kaumnya, yakni kaum Chaniago. "Dan kami tak pernah menghibahkan ke pemerintahan," tegas Ujang.

Ujang mengaku, kaumnya memegang bukti surat pangang gadai pada tahun 1940, dan kalau soal sertifikat pada tahun itu belum ada.

"Kami tidak mengakui tanah itu memiliki pemerintahan (Kemenag) kecuali bangunannya. Dan kami pernah menanyakan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Pessel soal surat tanah Kantor UPTD Pendidikan, dan Pemerintah KabupatenPessel mengakui tak punya apa-apa.

"Kami pergi pula ke kantor KUA menanyakan sertifikat tanah tersebut, nah pada waktu itu sempat pihak KUA mengatakan sertifikat tanah itu ada, dan dilihatkan kepada kami, namun sertifikat itu sudah terbit pada tahun 1991, kan itu ada keganjilan," ujarnya.

"Kalau pihak Kemanag ingin menempuh jalur hukum melalui pengadilan, itu lebih bagus dan kami mendukungnya. Sampai kemanpun kami siap menghadapinya, yang jelas tanah itu milik kaum kami (Chaniago), bukan milik Kemenag," tegasnya. (MIN)

BACA JUGA