Selasa, 10/04/2018 14:31 WIB

Anggota Polisi Bantah Serobot Tanah di Mandeh

RISWAN JHONI: SAYA AKAN GUGAT KEMBALI

Pessel, sumbarsatu.com--Salah seorang anggota Satuan Polisi Air dan Udara Polres Pesisir Selatan, membantah terlibat kasus penyerobotan tanah di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh.

"Benar saya menggarap tanah di Mandeh namun tanah tersebut milik Sumsuardi (58) yang merupakan warga Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Penggarapan itu saya lakukan atas persetujuan beliau," kata Aipda Syamsuwir kepada sumbarsatu.com, Selasa (9/4/2018).

Ia menyebutkan dirinya cukup tahu bahwa menggarap tanah seseorang tanpa izin merupakan sebuah kesalahan, apalagi jika dilakukan anggota polisi tentu akan berdampak terhadap nama baik instansi tempatnya mengabdi.

Terkait hal tersebut, pihaknya mengaku telah dipanggil oleh Propam Polres Pesisir Selatan untuk dimintai keterangan. Ia akan mengikuti setiap proses dalam pembuktian dugaan tersebut.

Sementara itu, Sumsuardi mengatakan, dirinya memang mengizinkan Aipda Syamsuwir menggarap tanah miliknya yang berada di Kawasan Mandeh, setelah pengurusan sertifikat tanah selesai maka transaksi jual beli dilaksanakan.

"Itu kesepakatan antara saya dan Aipda Syamsuwir tanpa paksaan ataupun tekanan," ujarnya.

Ia menambahkan, tanah tersebut sebelumnya memang milik seseorang berinisial Riswan Jhoni yang merupakan warga Koto Berapak, Kecamatan Bayang namun karena tersangkut utang dengan dirinya, pada 2013, Riswan Jhoni menyerahkan akte jual beli tanah tersebut dengan nomor 72/AJB/KT/XI/X-2008 sebagai jaminan sisa pelunasan hutangnya sebesar Rp24 juta.

Selain itu, Riswan Jhoni beserta istrinya juga membuat surat pernyataan bahwa pihaknya mengaku berutang dengan agunan sebuah akte jual beli yang dimaksud dan berjanji akan melunasi hutangnya pada 28 Februari 2014 dan jika tidak dilunasi, maka perjanjian berubah menjadi jual beli.

Namun hingga waktunya tiba, Riswan Jhoni tidak juga melunasi hutangnya dan atas kesepakatan bersama dibuatlah akte jual beli di kantor notaris pada 27 Maret 2014, selanjutnya pihaknya menggarap tanah itu.

Selanjutnya, sekitar Agustus 2015 Riswan Jhoni menelepon dirinya dan mengungkapkan keinginan untuk kembali membeli tanah tersebut dengan harga Rp24 juta. Ia menolak dan Riswan Jhoni langsung menyerahkan sambungan telepon itu ke kakaknya berinisial "Jz" dan kakaknya tersebut berkata kasar dan menghardik.

Sejak saat itu ia terus mendapat tekanan agar menjual tanah ke Riswan Jhoni. Pada 6 Agustus 2016 ia mendapat kabar bahwa RiswanyJhoni menyuruh seseorang membangun pondok di tanah miliknya atas perbuatan itu ia melaporkan yang bersangkutan ke Polres Pesisir Selatan dengan nomor : LP/194/B/VIII/2016/SPKT-III.

Selanjutnya, ia juga mendapatkan laporan bahwa Riswan Jhoni akan membuat sertifikat tanah tersebut dengan dasar laporan kehilangan akte jual beli tanah nomor 72/AJB/KT/XI/X-2008. Atas langkah tersebut pihaknya mengajukan keberatan kepada pejabat BPN Pesisir Selatan agar tidak memprosesnya.

Berikutnya, Riswan Jhoni mendaftarjan gugatannya ke Pengadilan Negeri Painan dengan register perkara nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Pnn dan diputus tanggal 11 April 2017 dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Ketika dikonfirmasi sumbarsatu kepada Riswan Jhoni dirinya mengakui ada hutang kepada Sumsuardi, namun belum dilunasi hingga perjanjian dibuat. Selanjutnya sesuai kesepakatan dibuat akta jual beli di notaris, namun Samsuardi tak datang.

"Penjual ada dan pembeli tak ada, tentu tak mencukupi syarat jual beli. Saya akan berencana mengugat kepemilikan tanah tersebut. Memang ketika saya menggugat saudara Samsuardi di PN Painan hasilnya hanya ditolak tapi tak menutup kemungkinan untuk menggugat kembali," kata Riswan Jhoni singkat. (MIN)

BACA JUGA