Sabtu, 17/03/2018 10:52 WIB

Masihkah Senayan Menjadi Rumah Rakyat?

-

-

OLEH Ikhsan Yosarie (Peneliti Setara Institute)

Ada dua pertanyaan sederhana yang muncul pascapemberlakuan UU MD3 ini. Pertama, bagaimana caranya Senayan itu menjadi rumah rakyat? Sementara, wakil rakyat di dalamnya membuat aturan yang berpotensi menjauhkan rakyat dari rumahnya (baca: Senayan), serta mementalkan kritik dan saran dari rakyat.

Dalam pasal 122 huruf K, dikatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Di sisi yang lain, pada pasal 245 dikatakan, ketika ada wakil rakyat yang tersangkut kasus hukum, maka pemanggilan dan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan MKD.

Dalam hal ini, muncul “anak pertanyaan”, mengapa tidak meminta izin kepada rakyat, khususnya konstituen sesuai dapil anggota Dewan tersebut? Jika kita menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, pemanggilan yang berkaitan dengan kasus hukum, tentu indikasi yang muncul adalah pelanggaran hukum. Sehingga, tidak perlu meminta izin, cukup pemberitahuan.

Pertanyaan kedua, kedaulatan itu milik siapa? Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat (2), mengatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maksud dari pertanyaan ini, mengapa langkah hukum yang tegas justru diberikan kepada DPR dan anggota DPR ketika ada yang merendahkan kehormatan mereka? Mengapa langkah hukum yang tegas tersebut tidak diberikan kepada rakyat, selaku pemagang kedaulatan itu sendiri?

Kasus-kasus yang sering menimpa masyarakat, seperti kriminalisasi, kekerasan, pemerkosaan, penculikan, dan pelanggaran HAM lainnya, secara jelas merendahkan kehormatan masyarakat. Bahkan, dalam kajian Human Security, kasus-kasus seperti itu memperlihatkan bahwa negara tidak mampu memenuhi rasa aman warga negaranya, atau kita belum berada dalam ranah paradigma manusia sebagai fokus keamanan itu sendiri.

Dua konteks pertanyaan sederhana itu penting dalam rangka menjaga substansi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga, kedaulatan rakyat itu memang murni berada ditangan rakyat, bukan diwakilkan kepada wakil rakyat. 

Bagaimana Partai Politik?

Suara-suara dan aspirasi penolakan telah bermunculan dari berbagai tempat. Bahkan, di laman change.org sudah lebih dari 203.000 netizen menolak UU MD3 hasil revisi tersebut (Kompas, 14/03/2018). Jika dikembalikan kepada pertanyaan kedua tadi, bagaimana cara kita menjelaskan, ketika pemilik suara dan secara konstitusi merupakan pemegang kedaulatan menolak aturan yang disahkan oleh mereka yang hanya mewakilkan? Fenomena ini jelas merupakan “tabrakan” dalam dunia demokrasi.

Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi harus mengambil peran. Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, telah menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hadirnya UU MD3, khususnya pasal-pasal kontroversi di dalamnya, mengganggu iklim demokrasi. Dalam hal ini, partai politik harus turun tangan untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara. Lebih lanjut, ini juga berkaitan dengan beberapa fungsi Partai Politik, yaitu sebagai sebagai sarana komunikasi politik dan sarana pengatur konflik (Miriam Budiardjo, 2003). 

Sebagai sarana komunikasi politik, aspirasi-aspirasi penolakan masyarakat terhadap UU MD3 beserta pemberlakuannya patut untuk ditindak lanjuti oleh partai politik dan dikomunikasikan dengan pemerintah. Inilah fungsi partai sebenarnya. Namun, pada kasus ini, justru mayoritas partai menyetujui UU MD3 ditengah banjir penolakan terhadap aturan ini.

Padahal, seharusnya partai menyampaikan aspirasi-aspirasi seperti ini kepada pembuat kebijakan. Kedua, sebagai sarana pengatur konflik, partai politik seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan DPR terkait persoalan UU MD3 ini. Demi menjaga kondusifitas demokrasi, partai politik harus memiliki win-win solutions untuk mengatasi persoalan ini.

Keetisan Berdemokrasi

Bagaimana caranya mengukur atau mengetahui bahwa orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum sedang atau telah merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR? Atau, bagaimana ketika ada pihak yang menyampaikan sesuatu sesuai fakta, dan itu berpotensi merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR? Misalnya ungkapan DPR sebagai lembaga terkorup, sementara hasil survei yang digelar Global Corruption Barometer (GBC) 2017 yang diadakan Transparency Internasional, menunjukkan hal serupa, bahwa DPR menjadi lembaga paling korup di Indonesia. 

Revisi UU MD3 hingga pemberlakuaannya, memunculkan polemik yang mengarahkan kita kepada substansi demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat, harus bersambut dengan kesiapan menerima kritik. Hal ini merupakan “hukum alam” dalam dunia demokrasi, dan itu fair. Lembaga negara, tidak semestinya membangun benteng untuk membentengi diri dari kritikan-kritikan yang diarahkan kepada mereka. Dalam hal ini, melalui UU MD3, DPR melakukan ketidak-etisan dalam tata kehidupan demokrasi. 

Seringkali kegiatan mengkritik, menghina, atau mencemarkan nama baik menjadi tiga hal yang dicampur adukkan ketika seseorang mengeluarkan pendapat lisan atau tulisannya.

Semuanya include ke dalam perbuatan tidak menyenangkan. Padahal, dengan kebebasan inilah masyarakat sipil mampu mengawasi kinerja para wakilnya, dan mengkritisi jika terdapat penyalahgunaan wewenang dan perihal tugas yang dijalankan.

Hal ini telah kita perjuangan ketika Orde Baru, karena menggambarkan bahwasanya check and balance antara pemerintah-masyarakat sipil itu memang ada.

Yang perlu dicatat adalah, dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara merupakan sebuah keniscayaan, karena hal tersebut merupakan wujud dari kedaulatan rakyat.

Di negara-negara demokrasi, umumnya muncul anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, akan lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah-masalah politik, dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Kembali kepada judul, bahwa “Masihkah Senayan Menjadi Rumah Rakyat?” merupakan bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh DPR. Jangan sampai rakyat hanya boleh masuk kesana ketika “mengantarkan” para wakilnya pasca-Pemilihan Legislatif. ***

BACA JUGA