Selasa, 13/03/2018 18:25 WIB

Pemkab Pasbar Mediasi Sangketa Masyarakat Maligi dengan PT PHP II

-

-

Simpang Empat, sumbarsatu.com--Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) menyarankan konflik lahan antara masyarakat Maligi Kecamatan Sasak dengan perusahaan kelapa sawit Permata Hijau Pasaman Unit II untuk bersabar menjalani hukum.

"Kedua belah pihak memiliki bukti yang sama-sama kuat dan memiliki argumen masing-masing. Jadi kita hanya bisa memediasi. Sekarang ninik mamak sudah melapor ke Polda Sumbar dan proses penyidikannya sedang berlangsung," kata Asisten Pemerintahan Sekretariat Pemkab Pasaman Barat, Afrizal Azhar usai melakukan mediasi antara kedua belah pihak di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (12/3/2018).

Menurutnya, pihak perusahaan mengatakan pihak perusahaan hanya berkewajiban untuk menyediakan lahan seluas 665 hektate dan bisa dibangunkan. Mereka memiliki pegangan berdasarkan perjanjian yang ada.

Sementara pihak masyarakat bersama KUD PSM Maligi bersikukuh sekitar 1.435 hektare belum dibangunkan plasma sesuai perjanjian.

"Berdasarkan keterangan masing-masing pihak itu maka sudah benar menempuh jalur hukum," katanya.

Fasilitasi sengketa lahan itu dipimpin oleh Asisten Pemerintahan, Afrizal Azhar dan di hadiri oleh perwakilan pihak masyarakat maligi, PT.PHP II, Polres Pasaman Barat, Kodim 0305 Pasaman, BPN Pasaman Barat dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pasaman Barat.

Ketua KUD PSM Maligi, Revi Yuharman mengharapkan persoalan itu tidak berlarut-larut agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Masyarakat melakukan unjuk rasa sejak Jumat (9/3) hingga saat ini bukan untuk menguasai lahan tetapi untuk meminta penjelasan dan kepastian lahan plasma sesuai perjanjian yang ada.

"Kita ingin kejelasan, apabila lahan itu ada hak masyarakat maka kami berharap berikan kepada masyarakat jangan sampai ada masalah berkepanjangan dikemudian hari.

Menurutnya terkait lahan 665 hektare tidak ada permasalahan . Yang jadi persoalan adalah sisa dari 2100 hektare tidak dibangun yakni seluas 1.435 hektate tersebut.

"Padahal lahan kami tersedia pembangunan plasma. Kenapa pihak perusahaan tidak bersedia membangun plasma untuk masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Ratusan masyarakat Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, sudah tiga hari berunjuk rasa menuntut PT PHP II untuk mengembalikan lahan ulayat mereka sesuai perjanjian penyerahan dengan pihak perusahaan seluas 2.100 hektar.

Salah seorang kordinator aksi demonstrasi, Hendro, mengatakan pihaknya atas nama masyarakat Maligi akan tetap memperjuangkan hak sampai titik darah pengabisan.

Menurutnya sesuai perjanjian, penyerahan tanah ulayat dengan pihak perusahaan setelah utang lunas mereka berjanji mengembalikan ulayat itu kepada masyarakat Maligi. Tetapi kenyataanya masyarakat kembali dirugikan.

"Setelah utang lunas Wilmar Group Plantation/PT.PHP II hanya mengembalikan 665 haktare lahan kepada masyarakat. Total kekurangan lahan masih ada sekitar 1.435 hektate sesuai perjanjian. Sesuai estimasi kekurangan hasil panen kami lebih kurang Rp500 miliar terhitung sejak tahun 1999," katanya.

Ia menegaskan jika sampai persoalan ini tidak mendapat solusi, masyarakat akan tetap melakukan aksi damai dan sekaligus melakukan pemblokiran terhadap mobil yang membawa buah sawit inti di jalan utama.

Hingga Senin (12/3) ratusan masyarakat masih tetap bertahan dilokasi aksi di Maligi dengan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP. (SSC)

BACA JUGA