Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tak Kendor, Bappeda Lakukan Evaluasi

KOTA PAYAKUMBUH

Kamis, 08/03/2018 20:24 WIB
Rapat penyampaian capaian pelaporan dan RAD PPK 2017 dan Rencana Tahun 2018, di Aula Bappeda setempat, Kamis (8/3-2018).

Rapat penyampaian capaian pelaporan dan RAD PPK 2017 dan Rencana Tahun 2018, di Aula Bappeda setempat, Kamis (8/3-2018).

Payakumbuh, sumbarsatu.com--Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Payakumbuh tak pernah kendor. Menjelang terbitnya regulasi, baik Perpres maupun petunjuk dari provinsi, persiapan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) 2018 mulai dilakukan Bappeda Kota Payakumbuh bersama perangkat daerah lain yang tergabung dalam tim koordinasi, verifikasi, dan teknis.

“Minimal pertemuan awal ini untuk mencapai berbagai kesepakatan rencana aksi yang akan dilakukan. Apalagi pada tahun 2018, RAD PPK yang saat ini dikomandoi Bappeda, kemungkinan akan beralih ke Inspektorat,” ungkap Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kota Payakumbuh, Yuswaldi, pada penyampaian capaian pelaporan dan RAD PPK 2017 dan Rencana Tahun 2018, di Aula Bappeda setempat, Kamis (8/3-2018).

Tahun 2017, berdasarkan hasil evalusi, RAD PPK Kota Payakumbuh, berada pada warna hijau. Artinya baik, dengan rentang nilai 90,01 – 100. Kriteria keberhasilan didasarkan kepada pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan lembaga pelayanan satu pintu. Selain tersedianya mekanisme pengendalian dalam penerbitan izin dan non izin.

“Rencana Aksi di Bidang Komunikasi dan Informatika, dinilai dari tersusunnya Daftar Informasi Publik sebagai jawaban atas amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, selain meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement dan berkurangnya penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial,” ungkap Yuswaldi.

Dalam tanya jawab menyangkut perubahan komando kegiatan RAD PPK dari Bappeda ke Inspektorat, Sekretaris Inspektorat, Yuneri Yunirman, menyampaikan kondisi Inspektorat terakhir. Intinya, Inspektorat perlu penambahan sumber daya, sehingga bisa bekerja maksimal.

“Dengan beban kerja sekarang ini saja, Inspektorat agak keteteran. Tapi kita akan bersemangat dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin,” kata Yuneri.

Sementara, Bidang Humas Diskominfo Payakumbuh, dihadiri Kepala Bidang Humas, Irwan Suwandi dan Kasi Pengelolaan Data dan Informasi Publik, Indra, menyampaikan bahwa saat ini Diskominfo tetap melakukan kegiatan sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 dengan menerbitkan Keputusan Walikota Payakumbuh 2018 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Data Kota Payakumbuh yang akan menyusun Daftar Informasi Publik Tahun 2018, selain Standart Operating Procedure (SOP) Layanan Informasi Publik.

“Sejak beberapa hari lalu, Diskominfo telah menyurati masing-masing Perangkat Daerah untuk menyerahkan beberapa Informasi Publik guna dipublikasikan kepada publik melalui berbagai media yang dipunyai Pemko Payakumbuh,” tambah Indra. (IMA)

BACA JUGA