Mahfud MD: Acara Ini Bukti Sikap Toleransi Minang

PIDATO KEBANGSAAN FESTIVAL CAP GO MEH PADANG 2018

Jum'at, 02/03/2018 07:28 WIB
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U.

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U.

Padang, sumbarsatu.com--Ratusan warga Padang memenuhi Gedung Olahraga Himpunan Tjinta Teman, Kamis (1/3/2018) malam penuh khidmat menyimak pidato kebangsaan yang disampailkan Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U.

Pidato kebangsaan ini merupakan rangkaian dari perayaan Cap Go Meh (Imlek) yang ditaja Himpunan Tjinta Teman Padang. Pakar hukum tata negara ini berbicara "Revitalisasi Peran Agama, Budaya dan Negara dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa".

Pidato yang berlangsung 30 menit itu, M Mahfud M.D mengutarakan banyak hal terkait dengan kehidupan dan sejarah bangsa, sikap toleransi yang tinggi masayarakat Sumbar, serta pengusiran penjajah dari Bumi Pertiwi, soal hukum dan keadilan, ketatanegaraan, hingga rumor dirinya dicalonkan sebagai wakil presiden.

"Masyarakat Sumatera Barat bersuku Minang sudah lama membuktikan sikap toleransi, yang hingga hari ini pun masih kukuh. Malam ini kita saksikan sikap toleransi yang terus terawat. Kaum minoritas merasa nyaman dan mendapat tempat," kata Ketua Mahkamah Konstitusi periode 19 Agustus 2008-1 April 2013 ini.

Pidato yang ia sampaikan dengan cara berutur yang komunikatif ini beberapa kali direspons warga yang sebagian besar kerurunan Tionghoa ini dengan tepuk tangan meriah.

Mahfud juga mengatakan tentang capaian Kemerdekaan Republik Indonesia, yang tidak datang dengan sendirinya diberikan penjajah sebagai hadiah. "Bangsa Indonesia merdeka dengan peperangan dan mengusir penjajah dari Tanah Air kita. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia ini yang merdeka seperti ini. Makanya, harus kita rawat dan jaga."

Terkait dengan Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang sudah selesai direvisi dan saat ini menunggu disetujui Presiden Joko Widodo, pakar hukum tata negara menyampaikan beberapa alternatif sikap dapat diambil Presiden.

"Presiden punya wewenang untuk menentukan sikap soal UU MD3 tanpa boleh ditekan oleh siapa pun," kataya.

Mahfud membentangkan alternatif yang bisa diambil Presiden Jokowi terkait dengan UU MD3 yang masih menuai polemik di tenga masyarakat itu.

Pertama, kata Mahfud MD, Presiden bisa menandatangani lalu diserahkan kepada masyarakat apakah mau digugat atau tidak ke Mahkamah Konstitusi. Kedua, bisa juga Presiden tidak menandatangani dan diserahkan kepada masyarakat. Ketiga, Presiden menandatangani lalu mengubah UU tersebut melalui legislatif review atau bisa juga menandatangani lalu disusul dengan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) untuk mencabut tiga pasal yang bermasalah.

Semua itu boleh dilakukan oleh Presiden dan dapat dipilih sesuai dengan mana yang dianggap baik berdasarkan pertimbangan yang ada," kata Mahfud MD dengan artikulasi yang jernih.

Sebelumnya, dalam revisi UU MD3 dinilai ada tiga pasal kontroversial yang mendapat kritik keras publik dan harus dikoreksi.

Pertama, pasal 73 yang menyatakan polisi diwajibkan membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR namun enggan datang.

Lalu, pasal 122 huruf k, menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Berikutnta, pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin.

Selain masalah UU MD3 itu, dalam pidatonya itu, Mahfud MD juga menyinggung masa jabatan di pemerintahan seperti presiden, wakil presiden, kepala daerah dan wakilnya.
"Hanya boleh dijabat selama dua periode mengacu kepada UUD 1945. Dalam filosofi demokrasi, kekuasaan itu dibatasi waktu dan lingkupnya," papar Mahfud MD.

Ketua Panitia Pelaksana Festival Cap Go Meh 2018, Albert Hendra Lukman mengatakan, pidato kebangsaan ini merupakan salah satu rangkaian perayaan Cap Go Meh yang bertujuan mempererat tali keberagaman anak bangsa, terutama di Sumatera Barat ini.

"Pidato kebangsaan yang disampaikan Bapak Mahfud MD tadi sangat bagus, menggambarkan realitas masyarakat kita. Masyarakat kita sangat menghormati perbedaan dan plural," kata Albert yang juga anggota DPRD Sumbar ini.

Ketua Muhammadiyah Wilayah Sumbar Shofwan Karim Elha, membacakan riwayat Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. dengan penuh canda tapi serius sehingga malam itu semua tetamu yang datang riang gembira. (SSC)

 

BACA JUGA