Resahkan Warga Pasaman Barat, Pembangunan Gereja Dihentikan

Rabu, 21/02/2018 19:31 WIB
Bupati Syahiran menerima warga yang melakukan aksi damai agar pembangunan gereja sesuai izin di Kantor Bupati Pasbar Rabu (21/2).

Bupati Syahiran menerima warga yang melakukan aksi damai agar pembangunan gereja sesuai izin di Kantor Bupati Pasbar Rabu (21/2).

Simpang Empat, sumbarsatu.com—Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumbar, FKUB Kabupaten Pasbar, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakapolres, sepakat menghentikan pendirian rumah ibadah (gereja) tanpa izin di Nagari Persiapan Giri Maju, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Rabu (21/2/2018). Pembangunan itu telah meresahkan masyarakat sekaligus menganggu kerukunan umat beragama di daerah tersebut.

Kesepakatan tersebut, menanggapi unjuk rasa warga ke Kantor Bupati Pasbar, Rabu (21/2), yang meminta pemerintah daerah menutup dan menghentikan pendirian gereja karena tidak memiliki izin sesuai dengan Peraturan Bersama Dua Menteri (Menag dan Mendagri) No 9 tahun 2006 dan No 8 tahun 2006.

Rapat tersebut dipimpin Bupati H Syahiran, dihadiri Ketua FKUB Sumbar Yulius Said, Wakapolres Kompol Sukirman, Deflaizar (FKUB Sumbar), Wakil Ketua FKUB Pasbar Suharjo Lubis, Zawil Huda (Sekretaris FKUB) Pasbar, Kaban Kesbang Edi Murdani, Kesbangpol Pemprov Sumbar, Perwakilan masyarakat Giri Maju Hendri Dunan, Muhcsin, Ketua KAN Syamsul Bayan, Kasat Pol PP Edison Zalmi, Pendeta Marikon Simbolon, pimpinan TNI dan sejumlah pewakilan warga, di Balkon Kantor Bupati Pasbar.

Menurut Yulius Said, FKUB Sumbar, mendukung dan menguatkan keputusan dan rekomendasi FKUB Pasaman Barat untuk menghentikan sementara pendirian rumah ibadah gereja di Nagari Giri Maju Kecamantan Luhak Nan Duo sebelum syaratnya dipenuhi sesuai aturan.

"Sesuai aturan, pendirian rumah ibadah berdasarkan komposisi penduduk, menjaga kerukunan umat beragama tidak menganggu ketertiban umum dan mematuhi perundang-undangan," kata Yulius Said.

"Meski pun memenuhi syarat administrasi tetapi meresahkan, maka bupati/wali kota sudah bisa melarang mendirikan rumah ibadah,” tambah Yulius.

Pendirian rumah ibadah sesuai peraturan harus memenuhi syarat administrasi paling sedikit 90 orang jemaah dengan bukti KTP, disahkan oleh pejabat lurah/desa setempat, rekomendasi Kemenag, dukungan masyarakat 60, dan rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten.

“Kita harus menjaga ketenteraman dan kenyamanan di Pasbar dan Sumbar. Persoalan ini kita kembalikan saja kepada aturan yang ditetapkan bersama. Silakan melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing, tapi sesuai dengan aturan agar kita bisa hidup rukun dan damai sesuai dengan Pancasila,” sebut Yulius.

“Kata kuncinya adalah rukun dan tidak meresahkan, walaupun syarat administrasi lengkap kalau tidak rukun juga tak boleh mendirikan rumah ibadah,” ulang Yulius mempertegas.

Oleh karena itu, imbuh Yulius carilah tempat ibadah yang dekat, jangan kesepakatan dilanggar demi kebaikan bersama.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua FKUB Pasbar, Suharjo Lubis dan Zawil Huda (Sekretaris), terkait keresahan warga, sudah tiga kali dilaksanakan rapat di tingkat muspika, Wali nagari Syahsul Bahri, Camat Landong, bahkan dimediasi Kapolres agar warga umat kristiani yang membangun gereja menghentikan seluruh aktivitas ibadah di lokasi tersebut sampai adanya izin dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“FKUB tegas, pendirian rumah ibadah yang belum memenuhi syarat SK Dua Menteri belum bisa dilaksanakan, aturan harus ditegakkan, Pancasila juga harus ditegakkan,” tukas Zawil Huda.

Terkait itu, FKUB Pasbar juga telah mengeluarkan rekomendasi agar dihentikan sebelum persyaratannya lengkap.

Senada dengan itu juga dikatakan Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Luhak Nan Duo Syamsul Bayan, agar pendirian rumah ibadah sesuai dengan SK 2 Menteri.

“Kalau kita di sini ada pepatahnya adat di isi limbago dituang. Dima bumi dipijak di sinan langit dijunjung. Artinya kalau membuat rumah beritahulah kepada ninik mamak terlebih dahulu,” sebut Syamsul.

Sementara itu, Bupati Syahiran, mengharapkan agar peraturan dan kesepakatan yang dibuat dilaksanakan sebagaimana mestinya demi ketentraman dan kedamaian.

Bupati menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Giri Maju telah mengendalikan diri dan menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang benar.

“Ke depan kita berharap masyarakat Giri Maju tenang dan tenteram, mari kita jaga keberagaman kita bersama sehingga kita bisa hidup dengan damai,” sebut Syahiran.

Hasil Kesepakatan

Adapun hasil kesepakatan rapat bersama Rabu (21/2) adalah sebagai berikut:
Pertama, FKUB Provinsi Sumbar mendukung seluruh kesepakatan yang telah ada sehubungan dengan permasalah terseebut.

Kedua, pembangunan rumah ibadah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan Dua Menteri Agama dan Mendagri.

Ketiga, peribadatan berjamaah yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sekitar tidak diperbolehkan dan disarankan untuk melakukan aktifvitas beribadatan di tempat terdekat.

Keempat, untuk proses pendidikan umat kristiani di Giri Maju tingkat SD, SLTP dan SLTA direkomendasikan untuk diadakan di sekolah-sekolah terdekat.

Kelima, keputusan bersama ini akan disampaikan kepada saudara Bernard Lumban Toruan untuk dapat ditindaklanjuti. (SSC)

Bupati Syahiran menerima warga yang melakukan aksi damai agar pembangunan gereja sesuai izin di Kantor Bupati Pasbar Rabu (21/2).

BACA JUGA