Selasa, 13/02/2018 21:25 WIB

OPD Pasbar Mengeluh, Proyek Pokir Diatur Oknum DPRD Pasbar

-

-

Simpang Empat, sumbarsatu.com--Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasaman Barat mengeluh dengan campur tangannya ‘oknum’ anggota DPRD Pasaman Barat dalam membagi-bagi proyek Pokok Pikiran’ (Pokir) pada dinas yang mereka pimpin.

“Kita minta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengusut maraknya proyek Pokir yang seolah-olah kepunyaan oknum DPRD yang membaginya kepada rekanan. Saya minta kontraktor mogok saja, sebab kalau sudah diatur DPRD proyek-proyek pemerintah, akan berpengaruh kepada mutu/kualitas proyek fisik di Kabupaten Pasaman Barat," ujar Ketua Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Pasaman Barat Jasmir Sikumbang, kepada wartawan, Selasa (13/2/2018) di Simpang Empat.

Jasmir mengimbau oknum anggota DPRD Pasaman Barat agar tidak berperilaku demikian. Sebab DPRD sebagai wakil rakyat sudah digaji besar oleh negara. Soal Pokir tersebut, memang tugasnya DPRD sebagai wakil rakyat untuk mengajukan aspirasinya melalui pembahasan anggaran bersama pemerintah kabupaten untuk kepentingan rakyat (konstituennya).

“Kalau diminta bukti tentu kami LSM sulit membuktikannya, karena LSM bukan penyidik, tetapi sudah menjadi rahasia umum bagi kontraktor terutama paket penunjukkan langsung (PL), yang mengaturnya adalah anggota DPRD bersama Kabid yang mengelola proyek tersebut. Oleh karenanya kami menyarankan untuk ditender saja, biar fair,” sebut Jasmir Sikumbang.

Dia juga mengimbau kepada para kepala OPD, Kabid dan jajaran jangan takut diintervensi oleh DPRD dalam pembanguan ‘paket PL’. Karena atasan OPD adalah bupati, wakil bupati dan Sekda bukan DPRD.

“Sekali lagi saya tegaskan agar KPK mengusut proyek-proyek Pokir 2016-2017 oleh KPK karena aroma KKN-nya sangat besar. Dan tentu berpengaruh kepada mutu proyek,” tukuk Jasmir Sikumbang.

Untuk level daerah dia juga sangat menyayangkan pihak kejaksaan dan kepolisian yang kurang peka terhadap maraknya pembagian proyek Pokir tersebut yang diatur oleh mayoritas oknum DPRD.

“Kalau ke kita bukti diminta kan tidak masuk akal, mereka kan punya intelijen,” tanya Jasmir.

Lebih keras dari itu, Sekretaris Aliansi Masyarakat Bersatu (AMB) Pasamann Barat Devi Irawan memang mencium aroma intervensi mayoritas anggota DPRD dalam pengaturan proyek-proyek Pokir yang diusulkan anggota DPRD.

“Kewajiban DPRD memang mengusulkan proyek dalam rapat anggaran, tetapi bukan dia yang menentukan kontraktornya, atau menerima fee nya. Selama ini kita kan selalu mengawasi, tetapi seolah-olah sudah jadi rahasia umum, dan kita sulit membuktikannya karena kita bukan penyidik,” sebut Devi, Selasa (13/2) di Simpang Empat.

Dia juga meminta KPK turun ke daerah, sebab kepada penegak hukum di daerah seolah-olah masyarakat mengalami krisis kepercayaan,” tukas Devi.

Devi mengaku siap melaporkan dugaan aroma Pokir tersebut yang dibagi-bagi oleh mayoritas anggota DPRD Pasaman Barat, meskipun tidak semua anggota DPRD terlibat, tetapi mayoritas.

Sementara itu, Sekda Pasaman Barat H Manus Handri beberapa waktu lalu, tidak menampik kondisi demikian. Oleh karena, Sekda, ujar Manus, sudah mendapat arahan dari pimpinan bahwa untuk tahun 2018 semua Pokir akan digabungkan dan ditender pada Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Pasaman Barat untuk ditender saja.

“Sesuai dengan arahan KPK kita sudah komit untuk melakukan tender terhadap proyek-proyek PL Pokir DPRD yang dipecah-pecah antara Rp100 Juta sampai Rp200 juta digabungkan untuk paket dengan jenis pekerjaan yang sama, untuk ditender secara terbuka,” sebut Sekda.

Menurut aturan Perpres 54/2010 yang telah diubah beberapa kali, dengan dan terakhir Perpres 54/2015, kata Sekda, dilarang memecah paket pekerjaan dengan jenis dan lokasi yang sama. Artinya, paket tersebut wajib dilelang.

Pelelangan Pokir yang diusulkan DPRD tersebut, kata Manus, dalam rangka menghindari berbagai permasalahan, terlaksananya mutu kegiatan dengan baik, serta intervensi pihak lainnya. “Kalau masih ada kepala OPD yang tidak melakukan tender terhadap proyek Pokir tersebut silakan tanggung sendiri resikonya,” tukas Sekda.

Berdasarkan investigasi wartawan, sejumlah Kepala Bagaian dan Kepala OPD yang enggan ditulis namanya mengaku memang diintervensi mayoritas anggota DPRD. “Ya kami serba sulit, kalau proyek Pokir Dewan itu, kalau rekan mau kerja, harus melapor dulu ke oknum yang punya Pokir nanti saya yang kena, bisa mati saya,” ujar sejumlah Kabid yang takut disebut identitasnya.

Sementara itu, anggota DPRD yang tidak mau disebut namanya mengakui memang ada sebagian oknum anggota DPRD yang ikut mengintervensi proyek Pokir ke dinas-dinas. "Siapa-siapa persis orangnya saya tidak mau membeberkan silakan wartawan membuktikanya," ujar salah seorang anggota DPRD yang tidak mau disebutkan namanya. (SSC)

BACA JUGA