Cegah "Hoax" dengan Jurnalisme Bermartabat dan Literasi Media

Senin, 05/02/2018 20:29 WIB
Training jurnalistik. (SSC)

Training jurnalistik. (SSC)

Padang, sumbarsatu.com—Penyebaran hoax atau berita yang dipelintir menjadi musuh berat dunia jurnalistik sekarang. Berita-berita tersebut diproduksi dan disebar melalui media non mainstream serta media sosial dengan cepat. Persoalan hoax ini menjadi pembicaraan serius empat pemateri dalam training jurnalistik PWI bersama Pertamina. Training jurnalis di era digital bertajuk “Mencegah Penyebaran Hoax” itu bagian dari rangkaian acara Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan di Grand Inna Muara Hotel Padang, Senin (5/2).

Dimoderatori Sukri Umar, pada sesi pertama tampil Muhamad Ihsan, Pemimpin Umum Warta Ekonomi, dan Adiatma Sardjito, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero). Muhamad Ihsan memaparkan etika jurnalistik dalam pemberitaan Migas. Menurutnya, berita hoax (tidak mengikuti standar jurnalistik) dalam industri migas relatif sedikit. Berita-berita hoax kebanyakan muncul dari media kurang terkenal (non-mainstream).

“Berita-berita media mainstream mayoritas memenuhi etika jurnalistik. Perusahaan pers yang professional menghasilkan karya-karya sesuai kaidah jurnalistik. Di samping itu, untuk menjaga profesionalitas dalam bekerja, perlu peningkatan kompetensi wartawan via UKW bagi wartawan yang belum memenuhi standar professional. Selain itu, untuk menangkal hoax, juga perlu literasi media bagi publik pengguna medsos dengan metode merangkul,” ungkapnya.

Sementara itu, Adiatma, menyampaikan tentang BBM Satu Harga untuk daerah terdepan, terluar dan tertinggal di seluruh tanah air. Pria yang pernah tinggal dan sekolah di Padang itu menceritakan perjuangan Pertamina menyalurkan BBM ke daerah-daerah terpencil dan terluar di Indonesia. Kapal yang dihantam gelombang tinggi, truk yang terperosok jalan berlumpur, dan rintangan lainnya, menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina dalam menyalurkan BBM di seluruh pelosok negeri.

“Apakah Pertaminan rugi? Bicara nasionalisme, bicara NKRI tidak ada istilah untung rugi,” tegas Adiatma.

Sayangnya, perjuangan Pertamina tersebut dipelintir oleh beberapa oknum dan disebar di media sosial. Seperti kasus hoax yang menyerang Pertamina beberapa bulan belakangan, tentang harga pertalite yang mencapai Rp 77 ribu di Jayapura, Papua. Penyebar hoax menunjukkan bukti struk yang diedit dengan memasukkan harga Rp 77 ribu. Sementara di struk aslinya tertulis Rp 7.700. Kasus ini akhirnya bermuara ke ranah hukum, dan pelakunya telah ditangkap.

“Pemberitaan yang menghebohkan lainnya, Pertamina akan bangkrut karena pinjaman pemerintah. Namun, semua itu kita atasi dengan menyebar lebih banyak berita-berita dan informasi yang benar melalui media sosial Pertamina. Kita punya semua akun media sosial dan aktif, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube, silakan follow. Selain itu, bisa juga menggunakan layanan 1500000 untuk mendapatkan informasi yang benar tentang Pertamina,” papar Adiatma.

Pada sesi kedua, pemateri Brigjen Rikwanto, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, mengungkap peran Polri menangani berita hoax. Sedangkan Agus Sudibyo, Direktur Indonesia New Media Wach, menjelaskan tentang peran pers, penegak hukum dan netizen dalam penanggulan hoax.

Rikwanto menyampaikan salah satu tugas khusus Polri saat ini, manajemen media. Hal ini untuk memberantas penyebaran hoax yang bisa menganggu stabilitas keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Manajemen media yang dilakukan Polri melalui pendekatan terhadap media mainstream, mengelola media sosial, menggunakan intelijen media, mengangkat keberhasilan Polri, menekan berita negatif, respon cepat dan netralisir sentimen negatif, serta mengelola trending topik.

“Media sosial memiliki kerawanan sebagai penyebar hoax. Jadi jangan percaya berita media sosial, itu hanya omong-omong saja. Cukup sekadar baca saja, tidak perlu dipikirkan. Sekali lagi, itu hanya omong-omong saja,” ujar Rikwanto.

Di sisi lain, Agus Sudibyo menekankan agar perusahaan media sosial dijadikan objek hukum. Mereka berhak berbisnis di Indonesia tetapi dengan kewajiban yang jelas, seperti, membayar pajak, mendidik masyarakat tentan media baru, turut bertanggungjawab dalam pengendalian hoax, dan lain-lain.

“Jangan biarkan facebook dan lain-lain menjadi freerider demokrasi digital di Indonesia,” tegas Agus.

Terkait penegakan hukum terhadap penyebar hoax, menurut Agus, semestinya tidak hanya menyasar pribadi atau personal, tetapi juga perusahaan media sosial yang menyebarkannya. “Kita juga harus menuntuk perusahaan-perusahaan media sosial untuk bertanggungjawab terhadap penyebaran hoax ini,” kata Direktur Riset dan Komunikasi Publik PWI ini.

Pada akhirnya, ujar Agus, hoax bisa ditangani dengan jurnalisme bermartabat dan literasi new media kepada masyarakat.

Pelatihan jurnalistik ini diikuti oleh wartawan beberapa media di Sumbar dan mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unand. Dibuka Heranof Firdaus, Ketua PWI Sumbar. (SSC)

BACA JUGA