Minggu, 14/01/2018 16:26 WIB

Netralitas, Pertukaran Sosial, dan Pemilu

OLEH Melisa Mivadila (Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas Padang)

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sungguh-sungguh dan berkomitmen menjaga netralitasnya di tengah percaturan pergolakan politik yang kian memanas di “Tahun Politik” 2018 dan 2019.

Intensitas kegiatan politik dari masing-masing partai politik dan calon akan menimbulkan pro dan kontra yang terkadang memicu reaksi spontan yang berlebihan sehingga terkesan adanya keberpihakan.

Netralitas dianggap sebagai suatu sikap yang tidak memihak dari segala bentuk pengaruh dan kepentingan pihak manapun, tidak diskriminatif, bebas dari kepentingan gologan manapun. Posisi ASN yang sangat strategis dalam memobilisasi suara sampai dengan mempengaruhi masyarakat, tekadang membuat aktor politik meliriknya.

Tak jarang kita menemukan kasus dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif, aparatur mengesampingkan netralitasnya dikarenakan sesuatu yang lebih untuk dapat dipertukarkan. Pertukaran sebagai suatu transaksi yang menguntungkan dan saling mempengaruhi bagi masing-masing pihak dengan berbagai alasan tertentu. Banyak motif yang melatarbelakanginya seperti hubungan keluarga, pertemanan ataupun peluang usaha dan jenjang karir.

Pertukaran sosial dengan nilai yang pantas dan menguntungkan bagi ASN terkadang membuat netralitas oknum ASN dipertaruhkan dan membuatnya lupa dengan istilah keprofesionalan sebagai abdi negara.

Pada pemilihan serentak tahun 2017, Bawaslu mencatat terdapat  19 laporan dugaan ketidaknetralan ASN yang melibatkan 53 oknum yang menjabat sebagai camat, kepala dinas, sekretaris daerah, bupati dan staf pemerintah daerah. Pelanggaran ASN berupa memberikan dukungan pada pasangan calon, menggunakan atribut kampanye, dan turut serta dalam kampanye (news.detik.com).

Pemerintah secara tegas melarang ASN melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon ataupun perbuatan yang mengindikasikan keterlibatan dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik dengan tujuan agar keprofesionalan dan netralitas aparatur tetap terjaga di tengah masyarakat luas.

Mengunggah, menanggapi dalam media online seperti like dan komentar serta meyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan bakal calon atau partai politik bahkan aparatur dilarang untuk foto bersama dan mengikuti simbol gerakan sebagai bentuk keberpihakan.

Atas tindakan keberpihakan tersebut, pemerintah memberi sanksi dalam dua kategori sedang dan berat. Sanksi yang diberikan dalam kategori sedang berupa penundaan  kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun jika PNS memberikan surat dukungan disertai KTP dan terlibat kegiatan kampanye calon. Sedangkan hukuman disiplin yang paling berat yaitu pemberhentian sebagai PNS jika memberikan dukungan dengan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan calon selama kampanye.

Dalam hal pengawasan, pemerintah perlu memikirkan langkah pengawasan yang akan dilakukan bukan saja ketika menerima laporan pengaduan saja karena keterlibatan dapat dilakukan secara terang-terangan ataupun tersembunyi.

Keterlibatan secara diam-diam ini yang sulit diawasi. Pengawasan kepada bawahan yang dilakukan oleh pejabat kepegawaian sebelum, selama dan sesudah kampanye tentunya perlu dibuatkan aturan dan indikatornya terkait jenis pengawasan sampai batas pengawasannya, seperti mengawasi media sosial yang dimiliki oleh ASN.

Keterlibatan oknum aparatur di media sosial pun akan sulit dilacak karena setiap orang dapat membuat akun baru untuk berbagai aktivitas kepentingan termasuk keterlibatan dalam politik praktis. Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat kepegawaian hendaknya mecakup seluruh ASN bukan hanya untuk bawahan saja karena kasus keterlibatan aparatur  dalam pemilu juga banyak dilakukan oleh level pimpinan.

Surat edaran terkait pelaksanaan netralitas bagi ASN dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2018, pemilihan legislatif dan Pilpres 2019 hendaknya dapat berjalan sesuai harapan, yaitu ASN dapat lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindarkan segala bentuk keberpihakan yang dapat mengikis netralitasnya sebagai abdi negara. Jangan pertaruhkan netralitas hanya demi sebuah pertukaran sosial.

BACA JUGA