Kamis, 07/12/2017 03:46 WIB

Nagari Tigo Balai Terbaik I Pengelolaan Dana Desa di Agam

Bupati Agam bersama perwakilan nagari terbaik pengelolaan dana desa

Bupati Agam bersama perwakilan nagari terbaik pengelolaan dana desa

Agam, sumbarsatu.com-Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, keluar sebagai terbaik I dalam melakukan pengelolaan keuangan desa (nagari) tahun 2017 tingkat Kabupaten Agam. Penetapan itu setelah melalui tahapan penilaian tingkat kecamatan pada 18-25 Oktober 2017, dan tingkat kabupaten pada akhir Oktober 2017.

Predikat Nagari Terbaik II diraih Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, diikuti Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso sebagai terbaik III.

Masing-masing pemuncak memperoleh penghargaan berupa uang. Terbaik I memperoleh hadiah Rp15 juta, terbaik II Rp10 juta, dan terbaik III Rp7,5 juta.

Penghargaan tersebut diserahkan Bupati Agam H. Indra Catri Dt, Malako Nan Putiah secara simbolis, di sela Penilaian Kepala Daerah Pembinaan Terbaik Dalam Pengelolaan Dana Desa pada 2017 tingkat Sumbar, di Aula Kantor Bupati Agam, Rabu (6/12/2017).

Kabid Bina Keuangan dan Kekayaan Nagari DPMN Agam, Widyastuti, SE mengatakan, penilaian dimaksud dilaksanakan agar bisa mengetahui, dan mengukur pengelolaan keuangan nagari yang memenuhi azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Penilaian juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan nagari dalam menyusun perencanaan nagari yang tepat waktu, tepat sasaran, dan partisipatif, serta tingkat ketertiban, dan kedisiplinan nagari mengelola keuangan.

Melalui penilaian, juga bis diketahui seberapa besar kemauan nagari dalam mendayagunakan swadaya masyarakat, seberapa besar usaha nagari dalam menginformasikan, dan tingkat tranparansi pengelolaan keuangan nagari, serta tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari.

"Dengan demikian, hasil penilaian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kemampuan nagari dalam mengimplementasikan regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pembinaan, atau perbaikan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam penilaian terdapat beberapa kriteria, yaitu kriteria I perencanaan nagari yang partisipatif, kriteria II pengelolaan keuangan nagari yang tertib dan disiplin, kriteria III pendayagunaan swadaya masyarakat, kriteria IV transparansi pengelolaan keuangan nagari, dan kriteria V pengelolaan keuangan nagari yang akuntabel. (MSM)

 

BACA JUGA