Minggu, 03/12/2017 06:13 WIB

Pemko Solok Harus Profesional Menertibkan Lokasi Usaha Malam Hari

Bujang: Pemko Sudah Lakukan Sosialisasi Perda


Pertemuan di Mapolres Kota Solok dengan seluruh pemilik kafe, Kapolres dan Sapol PP

Pertemuan di Mapolres Kota Solok dengan seluruh pemilik kafe, Kapolres dan Sapol PP

Solok Kota, sumbarsatu.com--Pengusaha kafe, resto dan karaoke keluarga di Kota Solok menuntut Pemerintah Kota Solok untuk bekerja secara profesional dan adil dalam melakukan penertiban tempat usaha dan hiburan yang beroperasi malam hari.

Pemko Solok melalui tim penegak perda, Satpol PP dituntut melakukan evaluasi terhadap peraturan dan tidak merugikan masyarakat dan pengusaha kafe.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara pengelola kafe, resto dan karaoke dengan Kepala Dinas Satpol PP Kota Solok, Bujang Putra, yang dimediasi oleh Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan, belum lama ini di Mapolres Solok Kota.

Turut hadir Wakapolres Kompol Sumintak, Kabag Ops Kompol Bresman Simanjuntak, Kasat Sabhara AKP Poniman dan sejumlah personel Polres Solok Kota lainnya.

Ketua Ikatan Pengusaha Kafe Kota Solok (Ipkos), Bram Pratama mengharapkan Pemko Solok bisa membedakan antara cafe, resto, dan karaoke keluarga.

Bram juga meminta Satpol PP untuk bekerja profesional dan adil, sehingga, tidak merugikan pengelola tempat hiburan yang taat aturan dan tidak melanggar ketentuan yang telah ada.

“Selama ini, Solok melalui tim penegak Perdanya (Satpol PP), tidak bekerja secara profesional dalam melakukan razia, penertiban, dan evaluasi terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik tempat hiburan malam. Sehingga terindikasi laporan yang disampaikannya kepada pimpinan daerah melahirkan sebuah kebijakan yang sangat merugikan kedua belah pihak, yakni penutupan tempat mencari nafkah bagi sekelompok masyarakat,” ungkapnya.

Bram juga mengatakan, Satpol PP, mesti bisa mengevaluasi secara objetif mana tempat hiburan yang harus ditegur, atau yang akan dilakukan penindakan karena kesalahannya yang ada, atau juga karena pelanggaran terhadap Perda yang telah diterbitkan.

Menurut Bram, tim penegak Perda sebagai penyambung tangan pimpinan daerah, telah berbuat semena mena atau menghakimi semua tempat hiburan malam dengan vonis yang sama, sementara itu ada beberapa dari tempat hiburan tersebut yang tidak menyalahi aturan atau melanggar Perda yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat.

“Penindakan oleh Satpol PP dilakukan semena-mena. Karena menyapu rata semuanya tanpa memandang tempat itu melanggar aturan atau tidak. Bahkan, tanpa didahului surat teguran atau peringatan. Bahkan beberapa waktu lalu, tempat usaha dan hiburan malam yang memiliki izin, juga disurati agar ditutup,” ujarnya.

Bram Pratama juga menyampaikan, pada umumnya semua pemilik atau pengelola tempat hiburan malam telah mentaati peraturan yang ada.

Bram menyatakan mereka mendukung visi misi pemerintah daerah setempat untuk menjadikan Kota Solok menjadi Kota Beras Serambi Madinah.

Bram mempertanyakan, apakah program religius itu harus mengorbankan masyarakat yang tidak bersalah, yang membanting tulang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk penyambung sekolah anak-anaknya.

“Seharusnya, pemerintah harus memandang ke depan dan berfikiran lebih matang lagi. Apalagi untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan nasib orang. Kebijakan publik sarat dengan tahapan dan pertimbangan yang harus dilalui," kata Bram.

Menurutnya, penutupan terhadap tempat hiburan tersebut, adalah tindakan pembasmian lapangan kerja. Jelas saja, kebijakan itu akan meningkatkan angka pengangguran. Kemudian meningkatnya angka kriminalitas seperti penyakit masyarakat, pencurian, perampokan, putus sekolah dan sebagainya. Sementara, sampai saat ini, tidak satupun lapangan kerja yang mampu diciptakan Kota Solok.

“Jangan binasakan kami karena kepentingan sesaat dari minoritas masyarakat. Kami khususnya para pengelola tempat hiburan malam dan masyarakat Kota Solok secara umum, sangat setuju dan akan terus mendukung visi misi pemerintah daerah untuk menjadikan Kota Solok sebagai Kota Beras Serambi Madinah. Namun sesungguhnya hal itu harus dimulai dari pemerintah daerah itu sendiri. Seperti halnya pemberantasan KKN, pungli, judi dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP Kota Solok, Bujang Putra mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya selama ini adalah perintah atasan sebagai upaya untuk menegakkan Perda di Kota Solok.

"Terkait dengan peraturan yang harus diikuti oleh pihak pengelola tempat hiburan malam, telah lama disosialisasikan. Aturan tersebut pun telah dsampaikan secara tertulis kepada masing masing pengelola tempat hiburan malam," kata Bujang.

Sementara itu Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan mengatakan, Kota Solok harus adil dan bisa membedakan mana pihak yang beritikad baik mana yang tidak.

"Jadi jangan sampai dalam aplikasi ke lapangan, menyamaratakan penindakan," ungkap Dony Setiawan.

Dony juga meminta Satpol PP untuk mengecek apakah pemilik karoke sudah menyesuaikan Perda, secara terbuka dan diketahui oleh pemilik. Di antaranya dibuktikan dibuktikan dengan blanko/berita acara. Sehingga, hasil pemeriksaan sah.

“Jangan asal-asalan mengatakan sudah mengecek, padahal belum. Perlu diingat, Perda merupakan harga mati yang tak bisa ditawar. Tapi apakah dari sebuah aturan yang dibuat itu, ada solusi atau jalan keluar yang diberikan. Sebagai abdi negara, kita adalah pelindung, pelayan dan penegak aturan. Namun, aturan diberlakukan harus ada "win-win solution", yang bisa menyenangkan dan mempertimbangkan semua pihak,” ujarnya.

Dony mengatakan, dalam penegakan aturan, Pihak Kapolres Solok Kota akan melakukan penindakan terhadap yang tidak taat aturan.

“Terlebih dahulu, mari kita lakukan pendekatan humanis. Mereka kan warga kita juga. Jadi harus ada solusi cerdas yang menyenangkan semua pihak. Sehingga, antara aparat, pemerintah dan warga tidak saling disakiti atau menyakiti," ungkapnya.

"Mari kita sama-sama menaati aturan dan berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan bersama,” ungkapnya. DW.


Pertemuan di Mapolres Kota Solok seluruh pemilik Cafe, Kapolres dan Sapol PP.

 

BACA JUGA