Jum'at, 24/11/2017 22:52 WIB

UU Keperawatan Belum Optimal Dijalankan

-

-

Jakarta, sumbarsatu.com—Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan tidak hanya berpihak pada perawat, tetapi juga pemenuhan akan hak pasien dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Maka, di dalam UU itu diatur mengenai peningkatan mutu perawat; mutu pelayanan keperawatan; memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meluaskan cakupan pelayanan kepewaratan dan peran perawat.

Namun sejak diundangkannya UU RI No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dalam rangka menggali lebih dalam permasalahan atas pelaksanaan UU itu, Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Dengan menghadirkan Prof. Achir Yani S Hamid, dan Yeni Rustina, diharapkan RDP kali ini dapat memperkaya substansi materi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan UU RI No. 38 Tahun 2014, atas inventarisasi masalah yang ada dari para ahli di bidang keperawatan.

Achir dalam paparannya menyebutkan mengenai kondisi keperawatan di Indonesia pasca pengesahan UU RI No. 38 Tahun 2014, yaitu berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh para perawat seperti tantangan situasi di pelayanan, tantangan dalam bidang pendidikan, dan juga tantangan dalam kebijakan.

“Tantangan dalam hal pelayanan adalah asuhan keperawatan belum menjadi bagian integral dan pelayanan kesehatan, selain itu jumlah dan kualifikasi perawat yang masih belum memenuhi standar. Penyebaran dan pendayagunaan perawat yang belum merata, rekrutmen dan retensi perawat yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketidaksesuaian kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan menjadi kendala yang selama ini dihadapi,” kata Achir Yani S Hamid, Jumat (24/11/2017).

Dalam bidang pendidikan, tantangan yang dihadapi adalah kualitas lulusan yang belum memenuhi standar minimal. Hasil uji kompetensi nasional masih rendah, rata-rata kurang dari 50%; akreditasi Institusi Pendidikan mayoritas C berhubungan dengan rendahnya jumlah lulusan uji kompetensi.

Dalam hal kebijakan Fahira Idris senator asal DKI Jakarta mengatakan bahwa sejak diundangkannya UU RI No. 38 Tahun 2014, masih terkendala masalah regulasi yang belum diterbitkan, peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Hal senada juga disampaikan oleh Stefanus, senator asal Sulawesi Utara dan menurutnya patut dipertanyakan.

Konsep pendayagunaan perawat dalam sistem pelayanan kesehatan sesuai UU RI No. 38 Tahun 2014 belum dilaksanakan pemerintah, kemudian kebijakan tentang keperawatan belum mengacu pada UU RI No. 38 Tahun 2014 dan elaborasi perawat sebagai tenaga profesional bidang kesehatan perlu dilakukan agar tidak menganggap perawat pembantu tenaga kesehatan lain, menurut Achir Yani juga merupakan masalah dalam kebijakan. (SSC)

BACA JUGA