Jum'at, 24/11/2017 22:44 WIB

Badan Akuntabilitas Publik DPD Carikan Solusi Soal Tenaga Honorer K-2

-

-

Jakarta, sumbarsatu.com--Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang Forum Tenaga Honorer K-2 seluruh Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumkam) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) terkait dengan permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2) pada Rabu (23/11/2017).

Menurut Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman (Senator asal Riau), tujuan dari rapat adalah untuk mencari solusi permasalahan Tenaga Honorer K-2.

Selaku perwakilan dari Forum Tenaga Honorer K-2, Titik Purwaningsih mempertanyakan adanya permasalahan data bodong atau data jumlah peserta non-honorer K-2 yang dinyatakan lulus. Juru bicara yang berasal dari Jawa Tengah ini juga menginginkan kejelasan revisi UU ASN yang mengatur tentang Tenaga Honorer K-2.

“Harapan kami cuma satu, berilah kami solusi agar nantinya kami dapat mencapai hak kami,” harap Titik.

“Ketika bicara mengenai peraturan perundang-undangan, tidak semua keinginan atau kepentingan dari stakeholder yang bisa terakomodir, karena undang-undang itu sebetulnya cacat sebelum dilahirkan,” jelas Agus Haryadi, staf ahli Kemenhumkam Bidang Hubungan Antar Lembaga saat menjawab mengenai kejelasan tata aturan. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan untuk menguji kembali sesuai dengan peraturan yang ada.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Karjono, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan.

Menurutnya, saat hukum positif belum mengcover suatu masalah maka perlu adanya suatu diskresi, namun implementasinya belum tentu akan efektif.

“Pada saat hukum positif saat ini belum mengkover, itu tentunya perlu ada diskresi. Namun, diskresi itu kalau bentuknya regulasi hukum positif, dampak kebelakangnya juga tidak akan bagus,” ujar Karjono.

Di lain pihak, Made Arya Wijaya menjelaskan bahwa domain Kemenkeu muncul jika sudah ada dampak fiskalnya.

“Kami di Kemenkeu tentunya akan berjalan in line dengan Kemenhumkam. Kalau regulasinya jelas, kami akan hitung berapa kebutuhan anggaran yang harus disediakan di APBN,” tegas Direktur Harmonisasi Pengaturan Penganggaran Kemenkeu ini. (SSC)

BACA JUGA