Senin, 13/11/2017 18:53 WIB

Ismansyah: KLHK Berwenang Tetapkan Seseorang sebagai Tersangka

PENETAPAN WABUP SEBAGAI TERSANGKA SAH

Ismanyah

Ismanyah

Pessel, sumbarsatu.com--Terkait dengan penetapan Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar sebagai tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), pakar hukum pidana dari Unand Prof Irmansyah menilai tak ada masalah. KLHK punya kewenangan untuk itu.

"Penetapan Wakil Bupati Pesisir Selata Rusma Yul Anwar sebagau tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kasus perusakan hutan di Mandeh dan pembukaan lahan usaha tanpa izin di Kecamatan XI Tarusan, memang sudah tepat.

KLHK memiliki wewenang tersendiri dalam menetapkan siapa saja yang merusak hutan milik negara sebagai tersangka," katanya, Senin (13/11/2017) kepada sumbarsatu.com.

Menurutnya, soal penyidikan yang dilakukan oleh PPNS di KLHK telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Pasal 112 ayat (1) yang berbunyi, penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

"Hanya saja, pihak KLHK tidak boleh menangkap dan menahan seseorang yang diduga merusak hutan negara. Namun, pihak KLHK tetap koordinasi dengan polri dan itu diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP," katanya.

Dikatakannya, soal wakil bupati yang telah ditetapkan tersangka oleh PPNS KLHK merusak Hutan Lindung (HL) dan mangrove di kawasan Mandeh sudah sah dan kewenangan KLHK sendiri sudah jelas diatur dalam KUHAP.

Dalam pasal 112 ayat (1) KUHAP tersebut hanya menyebutkan penyidik dan hanya saja tidak secara spesifik menyebutkan apakah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) dengan demikian dapat dimaknai bahwa seluruh penyidik baik penyidik polri maupun PPNS, berwenang memanggil tersangka dan saksi.

"Jadi untuk menjawab kegalauan masyarakat tentang wakil bupati ditetapkan tersangka sudah sah dan penyidik PPNS KLHK sendiri untuk melakukan penyidikan sudah diatur dalam UU yang berlaku tapi tak boleh menahan dan menangkap. Kalau untuk menangkap atau jemput paksa seyogiyanya koordinasi dengan instansi polri," tutupnya. (MIN)

BACA JUGA