Senin, 13/11/2017 18:35 WIB

Wabup Pessel Tak Penuhi Panggilan, KLHK Akan Jemput Paksa

JIKA MENOLAK AKAN DITAHAN

-

-

Painan, sumbarsatu.com--Wakli Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar tak memenuhi panggilan pertama sebagai tersangka oleh tim penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Senin (6/11/2017).

Rusma Yul Anwar resmi sebagai tersangka dalam perkara merusak hutan mangrov dan hutan lindung di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) di Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan.

Rusma Yul Anwar dipanggil status tersangka berdasarkan surat No 87/Php-1/PPNS/2017.

"Surat pemanggilan sebagai tersangka sudah dikirimkan kepada Rusma Yul Anwar, Senin ini. Namun dia tidak memenuhi panggilan kami. Jika tidak mengindahkan, maka kami akan mengambil langkah lain dengan jemput paksa. Keterangan dari dia sangat penting guna tahapan penyidikan yang lebih dalam lagi," kata Kasubdib KLHK, Shaifudin Akbar melalui tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil KLHK Ardhi Yusuf kepada sumbarsatu.com, Senin (13/11/2017).

Sampai jadwal yang ditetapkan, Senin (6/11/2017) Rusma Yul Anwar tak memperlihatkan dirinya.

"Surat pemanggilan pada Rusma sebagai tersangka ini dikirimkan melalui lembaga pengiriman yang sahih dan langsung ditujukan ke alamat lengkap. Jadi tidak ada alasan surat tersebut tak sampai dan tak mau datang dimintai keterangan," ucapnya.

"Kami tak menerima surat balasan terkait ketidakhadiran dirinya. Jika panggilan pertama ditepisnya, kami akan layangkan surat pemanggilan kedua pada Selasa besok, dan jika ditolak kami akan jemput paksa, penangkapan dan penahanan yang bersangkutan," ujar Ardhi Yusuf.

Rusma dijerat Pasal 98 dan 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaku perusakan diancam kurungan selama tiga tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 3 miliar.

Namun, pihaknya mengimbau pada Rusma dan pengacaranya bisa bertindak kooperatif untuk memudahkan proses penyidikan.

"Karena kita menganut proses penyidikan yang singkat, cepat, sederhana, dan tidak bertele-tele, apalagi kasus perusakan hutan serta melakukan usaha tidak memiliki izin lingkungan, secara yurudis negara sudah dirugikan," tutupnya. (MIN)

BACA JUGA