Senin, 30/10/2017 07:32 WIB

Membangun Fisik Pariwisata dalam Tatanan Masyarakat Adat Minangkabau

-

-

OLEH Buya Masoed Abidin

Membangun Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan dari pengukuhan dan pemantapan adat dan budaya masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat dengan adagium ABS SBK menjadi sumber kekuatan dan tali pemersatu di Ranah Minangkabau dalam Provinsi Sumatera Barat ini.

Salah satu pengukuhan "sibghah" atau jati diri hak adat Minangkabau itu adalah hentikan pelepasan hak atas tanah, apakah itu tanah pusako tinggi maupun harta pusako randah ataupun tanah adat/tanah kaum kepada pihak ketiga, dan peran sertakan tanah ulayat itu sebagai bagian dari investasi kaum dan anak nagari dalam kerangka pembangunan kawasan di Sumatera Barat.

Untuk perwujudan itu mestilah dirancang rencana pembangunan Sumbar yang tidak terpisahkan dari kaidah adat dan budaya masyarakat hukum adat Minangkabau dalam merealisasikan program pembangunan baik berskala regional maupun nasional oleh pemerintah daerah atau oleh pemerintah pusat di Provinsi Sumatera Barat.

Secara nasional, Sumatera Barat mesti dilihat dari sisi kesejarahan, sebagai satu dari daerah modal Republik, sejak awal NKRI berdiri, yang tentu saja semestinya diakui memiliki keistimewaan kultural dan historik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesuai perkembangan zaman dan perubahan musim terutama dalam pembangunan fisik nasional maupun regional di dalam Provinsi Sumatera Barat, maka mau tidak mau, masyarakat adat Minangkabau sudah semestinya melakukan refungsionalisasi peran aktif dari niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, yang lebih dikenal dengan tali tigo sapilin, atau tigo tungku sajarangan sebagai pagar adat budaya masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan kawasan dan nasional saat ini, maka Sumatera Barat yang berbasis adat dan budaya Minangkabau mesti melakukan revitalisasi menyeluruh. Provinsi Sumatera Barat berbasis adat dan budaya Minangkabau adalah berfilosofi ABS SBK dengan berwujud tiga pilar, yaitu bersuku matrilineal, berulayat kaum, dan beragama Islam.

Adat Minangkabau merupakan sumber hukum di ranah Minangkabau termasuk Provinsi Sumatera Barat selain hukum nasional.

Memang semestinya telah menjadi kewajiban adat budaya Minangkabau untuk menjaga tanah ulayat kaum adat Minangkabau sebagai salah satu pilar budaya Minangkabau dari kesalahan pengelolaan dan atau penggunaan di luar kepentingan untuk kesejahteraan kaum pemilik ulayat itu sendiri.

Sumatera Barat tidak akan menolak investor. Karena itu kaum sebagai pemilik tanah ulayat mestinya merupakan pemegang saham pada setiap perusahaan yang melakukan investasi di Ranah Minangkabau di Sumatera Barat. Karena itu sangat mendesak menggagas semua perda terutama berkaitan investasi dan pengembangan ekonomi keumatan semestinya berdasar kepada acuan adat Minangkabau. ***

BACA JUGA