Jum'at, 27/10/2017 07:33 WIB

APBN Piramida Terbalik, Senator: Sampai Kiamat Papua Tak Bisa Kejar Ketertinggalannya

Carles Simaremare ok

Carles Simaremare ok

Jakarta, sumbarsatu.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Carles Simaremare menyatakan postur anggaran pada APBN 2018 masih jauh dari harapan masyarakat di daerah.

Sebab menurut Carles, dari total APBN tahun 2018 yang disetujui DPR RI sebesar Rp2.220,9 triliun, hanya sekitar 30 persen saja untuk daerah.

"Postur anggaran pada APBN 2018 ini masih jauh dari harapan masyarakat daerah. Prinsip Piramida Terbalik dalam menyusun APBN masih dipertahankan. Konsekuensinya, lebih besar di Pusat ketimbang untuk Daerah, yang hanya 30 persen saja ke daerah," kata Carles, lewat rilisnya dari Papua, Kamis (26/10/2017).

Selain kecil aliran APBN ke daerah ujar Senator Papua itu, postur APBN Piramida Terbalik ini juga mendorong prilaku tindak pidana korupsi yang cenderung terpusat.

"APBN Piramida Terbalik ini, mendorong korupsi di pusat terus merajalela. Kenapa? Penumpukan anggaran di Pusat melalui sistim yang dibangun membuat orang-orang daerah harus lobi-lobi ke Pusat untuk rebutan dana yang dikelola pusat. Nyaris tidak rahasia lagi, kalau datang dengan tangan kosong maka besar kemungkinan pulang dengan tangan kosong pula," tegas dia.

Menurut Anggota Komite III DPD RI ini, sistim Anggaran Piramida Terbalik itu terkesan sulit dirubah dari setiap rezim berkuasa.

"Maka sudah waktunya Postur APBN kita harus Piramida yang sesungguhnya, karena rakyat kita sesungguhnya berada di daerah," tegas peraih suara terbanyak Papua di pemilu legislatif DPD RI 2014 lalu.

Lebih lanjut, lulusan Program Pasca Sarjana Universitas Cendrawasih Papua ini menyontohkan DKI Jakarta yang APBD-nya setahun bisa mencapai Rp60 sampai 70 triliun hanya untuk mengurus DKI yang luasnya setara dengan 1 kabupaten di Provinsi Papua.

Sedangkan Papua dan Papua Barat ujar dia, luasnya tiga setengah kali luas seluruh Pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi. Sedangkan total dana transfer untuk Papua dan Papua Barat, termasuk ke 40 lebih kabupaten/ kota, cuman kira-kira Rp 60-an triliun saja.

"Dengan demikian mungkin sampai dunia ini kiamat, Papua tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Indonesia bagian barat seperti Jakarta," pungkasnya. (BAL)

BACA JUGA