Rabu, 11/10/2017 15:37 WIB

Dinilai Dekat Masyarakat, DPD RI Diminta LMAN Bebaskan Lahan

Lman

Lman

Jakarta, sumbarsatu.com - Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rahayu Puspasari meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membantu kelancaran tugas-tugas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di sejumlah kawasan di Indonesia.

Permintaan tersebut diajukan Rahayu mengingat semua anggota DPD RI pasti paling dekat dan dikenal oleh konstituennya yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

"Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan, LMAN hadir dua tahun lalu untuk mengatasi antara lain sulitnya pembebasan tanah untuk Proyek Strategis Nasional," kata Rahayu, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite IV DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Setelah tujuh bulan keberadaannya lanjut Rahayu, proses pembebasan lahan yang selama ini terhenti, baru bisa dimulai lagi untuk kepentingan proyek strategis nasional.

Agar dalam dua tahun ke depan LMAN ini bisa lebih optimal lagi ujar dia, sangat diperlukan peran-serta semua anggota DPD RI agar kebutuhan terhadap PSN terhadap tanah bisa terpenuhi.

"Para anggota DPD RI paling dekat dengan masyarakat di daerah-daerah. Kami harap para Senator bisa memfasilitasi jika ada pembebasan tanah untuk proyek strategis nasional di daerah. Tujuannya agar ganti rugi bisa dilakukan secara berkeadilan," tegas Rahayu.

Dia jelaskan, PSN yang ada dalam Perpres Nomor 58 tahun 2017 mencakup 245 proyek dan dua program dengan total estimasi investasi sebesar Rp4.197 triliun.

Target PSN hingga pada tahun 2019 uajrnya, meliputi pembangunan 1.000 kilometer jalan tol untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, pembangunan 3.258 kilometer jalur kereta api untuk peningkatan pangsa muatan angkutan barang kereta api minimal 5 persen dan angkutan penumpang 7,5 persen.

Selain itu kata Rahayu, LMAN juga ditugaskan membebaskan lahan untuk pembangunan 65 bendungan dan penyelesaian 22 bendungan hingga tahun 2019 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air baku, terjaminnya sumber irigasi, mendukung penyediaan energi 142.57 MW melalui penggunaan bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), serta mereduksi potensi banjir dengan bendungan sebagai wilayah penampungan air.

"Dalam semua proyek strategis nasional tersebut, LMAN fokus pada pengadaan (pembebasan) tanah bagi dan pengelolaan aset hasil pengadaan tanah. Sebab pengadaan tanah tidak lagi melalui Kementerian/ Lembaga, tetapi melalui pembiayaan investasi dengan skema pendanaan tanah terhadap PSN," tegasnya.

Di dalam LMAN imbuhnya, juga terlibat Koordinator Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Usaha (Jasa Marga, Waskita, Hutama Karya dan Trans Sumatera), Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T/KEM.ATR). (BAL)

BACA JUGA