Selasa, 10/10/2017 21:14 WIB

Sangat Mahal, Teknologi Pengolahan Sampah Sulit Dipenuhi Daerah

Komite II DPD RI Gelar Rapat di  NTT

Komite II DPD RI Gelar Rapat di NTT

Jakarta, sumbarsatu.com - Pengelolaan dan penanganan sampah di sejumlah daerah dan kawasan yang saat ini tengah membangun harus disesuaikan dengan kondisi kawasan masing-masing.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka Pengawasan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam, di Kantor Perwakilan DPD RI Nusa Tenggara Timur. Selasa (10/10).

Turut hadir Wakil Ketua Komite II DPD RI, I Kadek Arimbawa bersama anggota Komite II M Saleh, Rahmiyati Jahja, Ibrahim Agustinus Medah, Aceng Fikri, M Syukur, Tellie Gozelie, Mesakh Mirin, Asmawati, dan Malonda SP.

Sedangkan dari Pemda hadir Asisten II Setda NTT Alexander Sena, Dinas dari KKP, KLH, ESDM, dan Direktur PT Garam Hartono serta tokoh masyarakat setempat.

I Kadek Arimbawa mengatakan bahwa permasalahan sampah saat ini di kota dan daerah menjadi permasalahan yang krusial. Saat ini banyak permasalahan penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum ada teknologi pengelolaan yang mumpuni.

"Masalah sampah, masalah krusial terutama di provinsi dan daerah yang sedang membangun, diperlukan solusi yang dalam pengelolaanya," ujar Senator Bali itu, dalam rilisnya, saat membuka rapat.

Di Jakarta misalnya, menurut Kadek produksi sampah mencapai 600 hingga 700 ton per hari.

"Investasi teknologi pengolahan sampah sangat mahal mencapai Rp1,4 triliun. Tapi bagi Pusat sanggup untuk menggelontorkan investasi tersebut. Beda halnya dengan daerah biaya investasi yang sangat tinggi diperkiran sulit bagi daerah dalam membuat pengelolaan sampah," ujarnya.

Komite II DPD RI kata Kadek, melihat percepatan pembangkit listrik berbasis sampah atau (PLT Sampah) melalui kewenangan provinsi dan kota untuk mengolah sampah menjadi energi yang dibatalkan oleh MA adalah suatu kerugian. Karena teknologi adalah salah satu cara paling efektif yang mampu dipakai untuk menyelesaikan permasalahan sampah.

"DPD melakukan pengawasan tentang pengolahan sampah, dan melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan pemerintah dan pemda dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini," pungkasnya. (BAL)

BACA JUGA