Selasa, 10/10/2017 07:02 WIB

Wabup Pessel Mengaku Belum Terima Surat Penetapan Tersangka

KWBT MANDEH MAKAN KORBAN, BUPATI NILAI PERKARA INI URUSAN PRIBADI

Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar

Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar

Painan, sumbarsatu.com--Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar mengaku belum menerima surat penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, terkait perusakan mangrove dan hutan lindung di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan.

Kendati demikian, dia juga tidak menampik pernah dipanggil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) terkait rusaknya hutan bakau di kawasan itu.

"Ya, itu memang pernah pada 16 Agustus 2017 lalu. Sebagai warga negara, tentu saya wajib memenuhinya. Tapi bukan sebagai saksi atau yang lainnya," katanya kepada wartawan, Senin (9/10/2017).

Informasi dihimpun sumbarsatu, sengkarut rusaknya kawasan mangrove di KWBT Mandeh yang melibatkan sejumlah pemangku kebijakan di Pesisir Selatan dan Sumatera Barat itu bermula sejak Mei 2017 lalu. Dalam perjalanannya, persoalan itu pun terus bergulir hingga ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan KLHK.

Pihak KLHK memulai penyidikan pada 15 September. Bahkan, dalam sebuah salinan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari KLHK, Rusma Yul Anwar dinyatakan sebagai tersangka atas dugaan pengrusakan lingkungan hidup di KWBT Mandeh.

Dalam surat itu, kementerian memaparkan, Wakil Bupati Pesisir Selatan itu diduga melanggar Pasal 98 dan 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Rusma Yul Anwar juga telah melakukan usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan di KWBT Mandeh," tulis Kementerian Lingkungan Hidup dalam surat perintah dimulainya penyidikan tersebut.

Selain ditujukan pada Rusma, perintah penyidikan tersebut juga ditujukan pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum-Kejaksaan Agung RI, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Nelly Armidha.

Perintah dilakukan berdasarkan rujukan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 6 ayat 1 huruf B, serta pasal 7 ayat 2 KUHAP.

Polda Sumbar Kumpulka Barang Bukti

Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Margiyanta kepada sumbarsatu, mengatakan, pihaknya pernah melakukan peninjauan ke lokasi kejadian. Peninjauan itu dalam rangka pengumpulan barang bukti. Selain itu, juga pernah memintai keterangan Dinas Kehutanan Provinsi, LH Provinsi dan LH Kabupaten.

"Ini sebagai salah satu upaya kami guna penyeidikan. Namun soal salinan ditetapkannya wakil bupati sebagai tersangka, kami belum menerima salinannya dari pihak KLHK," ujarnya.

Urusan Pribadi

Dihubungi secara terpisah, Bupati Pessel, Hendrajoni, belum mau berkomentar banyak soal penetapan status tersangka wakilnya tersebut.

Namun, ketika sumbarsatu menanyakan apakah ada upaya hukum diberikan oleh Pemkab Pessel kepada tersangka wakil bupati, Bupati menjawab dirinya belum bisa memutuskan adanya bantuan hukum yang diberikan Pemkab Pessel kepada wakilnya.

"Sebab, kasus yang menjerat wakil bupati tersebut sedang dalam proses penyidikan di Dirjen Gakkum KLHK IR. Saya (bupati) tidak menyiapkan itu, karena itu urusan pribadinya," kata Bupati Hendrajoni.

Anggota DPR Kaget

Sementara itu, anggota DPR RI Ende Saifoel mengatakan, selaku wakil rakyat, Kabupaten Pessel masuk wilayah konstituennya. Polititikus partai Nasdem mengaku kaget atas penetapan status wakil bupati sebagai tersangka tersebut. Rombongan dari DPR memang pernah meninjau ke kawasan Mandeh beberapa waktu lalu.

"Ya, saya kaget atas keluarnya penetapan status tersangka untuk wakil bupati tersebut," ujar anggota Komisi VII DPR RI.

Perasaan kaget ini, katanya, memiliki beberapa alasan yang jelas. Pertama, dirinya ikut ke lokasi bersama rombongan. Dan alasan kedua, tujuan awal kunjungan sangat baik, yakni memberikan pemahaman serta mencarikan jalan keluar terbaik, kalau memang terjadi pelanggaran dalam kapasitas tidak terlalu parah.

"Kami bersama rombongan itu, datang memang untuk melihat seberapa parah kerusakan di Mandeh. Apalagi mereka pihak KLHK RI itu tahu tentang Mandeh, baru sebatas dari pemberitaan," ujarnya Ende.

Di lokasi, rombongan pun melakukan pengecekan ke titik-titik lokasi yang disebut mengalami kerusakan. Di lokasi memang dijumpai sejumlah pembukaan lahan untuk pembangunan.

Hanya saja, kerusakan yang ditimbulkan dikarenakan aktifitas tadi, dinilai rombongan masih tergolong tidak sebegitu parah. Dan masih dapat dicarikan solusi untuk perbaikan kembali.

"Selaku wakil rakyat, dirinya yakin kalau persoalan lingkungan, baik itu hutan lindung dan mangrove, jelas masih awam di tengah masyarakat setempat," tutupnya. (MIN)

BACA JUGA