Jum'at, 22/09/2017 19:06 WIB

Wali Nagari dalam Perwujudan Pemerintahan Nagari

OLEH DAFRIZAL (wartawan sumbarsatu.com)

Media cetak maupun daring bersama memberitakan pelantikan wali nagari secara serentak di Kabuparen Solok hari ini. Namun di pikiran penulis timbul sebuah pertanyaan. Apakah wali nagari yang telah dipilih dan dilantik telah menguasai nagari yang akan di pimpin?

Karena nagari merupakan satu sistem pemerintahan terendah, dalam struktur masyarakat, sifatnya multidimensi dan fungsi. Nagari mempunyai aspek formal dan informal.

Secara formal ia adalah bahagian yang integral dari pemerintahan nasional. Secara informal dia adalah unit kesatuan adat dan budaya di Minangkabau.

Wilayah nagari suatu aset dalam pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari harus fokus menyiasati "Babaliak ka Nagari" sebagai suatu sistem berpemerintahan dan melaksanakan kehidupan anak nagari dalam tatanan adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Analisis nagari yang paling utama adalah pemerintahan wali nagari. Bagaimana wali nagari mengatur dan membangun. nagari adalah plural, bukan tunggal, perbedaan sistem nagari tersebut membuat setiap Nnagari mempunyai dinamika tersendiri. Dari sisi adatnya, adaik salingka nagari.

Pemerintahan nagari dibingkai undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasinya di tingkat kabupaten, ada perda tentang pemerintahan nagari. Dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat nagari, hubungan harus berdasarkan adat. Maka, adat harus benar-benar dikuasai oleh semua aparat pemerintahan nagari.

Adat tidak semata sebagai kekayaan sains (ilmu pengetahuan) ke-Minangkabau-an. Adat harus dapat dilaksanakan dalam kehidupan dan hubungan bermasyarakat.

Termasuk dalam sosialisasi kebijakan pemerintahan, sesuai dengan perkembangan zaman dan pemanfaatan teknologi yang maju, seperti musyawarah dalam perwujudan demokrasi, penyediaan peluang bagi semua anak Nagari sebagai perwujudan dari hak asasi manusia.

Menghidupkan jati diri kehidupan beradat dalam tatanan ber Nagari. Kebanggaan orang dalam ber nagari adalah lahirnya kepeloporan dalam berbagai bidang.

Nagari itu dinamis, senantiasa berubah. Harus diantisipasi dengan musyawarah anak nagari yang dikuatkan oleh wali nagari. Setiap pemekaran, harus berpedoman kepada pandangan adat dalam nagari. Nilai kepemimpinan di dalam nagari.

Wali nagari adalah putra terbaik, penghulu, kesetaraan dan keterwakilan. Nilai kesetaraaan dan keterwakilan dari ninik mamak, alim ulama,cadiak pandai dan tokoh-tokoh adat di dalam nagari, mesti diperhitungkan dengan cermat.

Urusan nagari adalah urusan bersama seluruh warga masyarakat nagari. Bukan hanya urusan yang muda-muda atau urusan yang tua-tua. Bukan pula urusan ninik mamak semata. Kerja sama antara generasi, muda dan tua, cerdik dan pandai, sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi nagari untuk menuju masyarakat ber iman, ber adat untuk kemakmuran serta kesejahteraan. ***

BACA JUGA