Kamis, 31/08/2017 14:22 WIB

Perlunya Kerja Sama Pemadam Kebakaran dengan Daerah Tetangga

-

-

OLEH Yunaidi S, S.Pd. M.Pd (Kabid Damkar Agam)

Kebakaran ialah suatu peristiwa yang terjadi akibat tidak terkendalinya sumber energi. Siklus ini berisi rangkaian panjang yang dimulai dari prakejadian, kejadian dan siklusnya, serta konsekuensi yang mengiringinya. Kejadian tersebut akan tercipta apabila kondisi dan beberapa syarat pencetusnya terpenuhi.

Peristiwa munculnya api awal berlanjut menjadi kebakaran besar, hanya butuh waktu di bawah 4 menit sampai 10 menit. Hasil dari kejadian dan pengalaman, di mana tahapan api belum berkembang dan meluas. Setelah lebih dari waktu dimaksud, api akan berkembang menjadi besar, dengan suhu mencapai 600 derajad Celcius sampai 1.000 derajad Celcius lebih. Pada tahapan api sulit dipadamkan hanya perangkat hidrant dan sejenisnya yang dapat mengurangi dan memadamkannya.

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat, risiko terjadinya kebakaran semakin meningkat. Penduduk semakin padat. Pembangunan perkantoran, kawasan perumahan, industri semakin menjamur, sehingga menimbulkan kerawanan.

Apabila terjadi kebakaran membutuhkan penanganan secara khusus. Semua unsur pemadam kebakaran di daerah dan posko pemadam tetangga perlu memberikan bantuan secara kemanusiaan, agar bencana itu dapat tertangani dengan segera.

Untuk penanganan suatu musibah kebakaran, dari posko menuju objek lokasi kebakaran dibutuhkan waktu jarak tempuh 15 menit. Melalui kerja sama antar kabupaten/ kota perlu penguatan pemerintah merekomendasikan, dan hal ini sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal urusan kebakaran.

Gubernur Sumatera Barat telah menyetujui kerja sama Pemadam Kebakaran kabupaten/kota se- Sumatera Barat, melalui surat nomor 332/383/Linmas-Pol.PP/2017, tanggal 4 Agustus 2017, poin 2 (dua) menyebutkan kerja sama antarkabupaten/kota yang berdekatan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran yang telah dilaksanakan pada saat ini, pada prinsipnya sudah mengacu kepada norma maupun kaedah-kaedah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poin 3 (tiga) pembiayaan yang timbul dalam hal kerja sama bantuan penanggulangan bencana kebakaran antar kabupaten/kota dengan provinsi tetangga agar megacu kepada ketentuan dan peraturan yang berhubungan dengan keuangan, tentang petunjuk teknis tata cara kerja sama daerah, sehingga tidak menjadi temuan oleh institusi audit internal maupun eksternal.

Dalam menjalin kerja sama pemadam kebakaran kabupaten/kota, Gubernur Sumatera Barat menyebutkan perlu pemetaan potensi rawan kebakaran, sesuai surat Gubernur nomor 332/067/l/linmas/Satpol PP-2017, tanggal 20 Januari 2017. Diharapkan kiranya daerah rawan kebakaran dilengkapi dengan hydrant yang dapat segera dipergunakan saat terjadinya kebakaran.

Melalui tulisan ini penulis berharap jalinan kerja sama pemadam kebakaran antar kabupaten-kota berdekatan perlu ditingkatkan, dan ditindaklanjuti dengan surat kerja sama antar kabupaten/ kota, yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Semoga kerja sama antarpemadam terus ditingkatkan. (*)

BACA JUGA