Sabtu, 19/08/2017 22:55 WIB

Pemkab Limapuluh Kota Buncah, Wakil Bupati Lantik dan Mutasi Sejumlah Pejabat

GUBERNUR SUMBAR NILAI PELANTIKAN TIDAK SAH

lantik

lantik

Sarilamak, sumbarsatu.com–Kebuncahan dan kegaduhan tengah berlangsung di tubuh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Pasalnya, Wakil Bupati Ferizal Ridwan melantik sejumlah pejabat Eselon II secara mendadak pada Jumat (18/8/2017).

Proses pelantikan itu tanpa sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan tak diketahui apalagi restu dari Bupati yang kini sedang menunaikan ibadah haji. Publik menilai, kegaduhan ini menjadi barang langka. Perlu Gubernur dan Mendagri turun tangan.

“Tidak ada sidang Baperjakat,” kata Aneta Budi Putra, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Limapuluh Kota seperti dikutip dari singgalang, Sabtu (19/8/2017). Ia mengaku kaget dan menyebutkan jabatannya juga ikut diganti.

Budi mengatakan, sesuai aturan, jika ada rencana mutasi di lingkungan pemerintah daerah, harus melibatkan Baperjakat.

“Sepengetahuan saya selaku Plt. Kepala BKD, tidak ada usulan kegiatan mutasi di lingkungan pemkab setempat,” ujar Aneta Budi Putra.

Pengganti Aneta Budi, yakni Deswan Putra yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Penyuluhan (BP4K). Belakangan, BP4K ini dibubarkan.

Wabup juga melantik M Khalid, yang sebelumnya Kadis Kehutanan, menjadi Kepala Dinas Holtikultura (Pertanian). Khalid ini, menggantikan posisi Plt Kadis Pertanian Eki Hari Purnama.

Wabup juga mengumumkan, pengembalian jabatan Yendri Thomas yang beberapa bulan lalu dicopot Bupati Irfendi Arbi, sebagai Sekdakab. Plt Sekdakab M Yunus mengaku, sebagai pejabat Sekda, dia tidak pernah diundang mengikuti sidang Baperjakat.

“Tak ada saya ikuti sidang. Tidak ada itu,” kata Yunus. Ia menyebut statusnya sebagai Plt diperkuat dengan SK Gubernur Sumatera Barat.

“Saya diamanahkan menjadi Plt, oleh Pak Bupati,” sebut dia. Yunus mengaku, belum menerima surat dari Gubernur, soal pengangkatan Sekdakab.

Berbeda dengan Khalid dan Deswan Putra yang diambil sumpah jabatannya oleh Wabup Ferizal Ridwan, Yendri Tomas menurut Wabup, tidak dilantik dan tidak diambil sumpahnya, karena dia hanya ingin mengembalikan posisi pejabat nonjob tersebut.

“Tugas terberat ke depan adalah meluruskan kebijakan yang salah dan melanggar aturan. Karena kebijakan pengangkatan sejumlah pejabat termasuk mempelaksanatugaskan (Plt) pejabat, termasuk menonjobkan pejabat, menurut aturan, itu tindakan yang salah dilakukan Bupati. Saya hanya berusaha meluruskan sesuai aturan,” tegas Ferizal Ridwan.

Ferizal Ridwan juga meminta agar pejabat bekerja profesional dalam membuat kebijakan. “Kebijakan untuk melantik pejabat di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota ini akan berlanjut beberapa hari ke depan. Jika Bupati pulang kita harap dia bisa melihat kondisi yang baik ini,” harap Ferizal Ridwan.

Wabup Dilarang Lakukan Mutasi

Sebelum berangkat ke Tanah Suci, Irfendi Arbi di hadapan ASN, Wabup Ferizal Ridwan, Ketua DPRD dan Forkompinda dalam acara Peringatan Hari Koperasi dan Anti Narkoba di IKK Sarilamak, meminta tidak ada pelantikan.

Dalam surat yang diteken Bupati Irfendi Arbi, di poin kedua ditegaskan, Plt Bupati tidak boleh menjalankan kebijakan yang sifatnya penting seperti halnya mutasi.

Mutasi yang dilakukan Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan mendapat tanggapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur menilai mutasi yang dilakukan Wakil Bupati tidak sah.

Humas Pemprov Sumbar Jasman melalui relisnya, Sabtu (19/8/2017) menyatakan, Wakil Bupati Limapuluh Kota memang pernah menghadap Gubernur untuk meminta izin melantik beberapa pejabat.

Namun Gubernur tegas mengatakan, Ferizal Ridwan yang saat itu diberikan kewenangan Bupati untuk melaksanakan tugas-tugasnya, telah ada tugas dan kewenangannya sesuai yang tertulis di SK pelimpahan kewenangan. Wabup dilarang melakukan mutasi.

Wabup bukanlah Pejabat Pembina Kepegawaian. Sehingga dalam hal ini tidak berwenang menerbitkan SK mutasi pegawai. Dengan demikian SK yang diterbitkan Wabup tidak sah.

Dalam hal ini Wabup telah melampaui kewenangannya dan apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang2an yang berlaku.

"Artinya secara hukum, pengangkatan pejabat tersebut dan segala akibatnya, dianggap tidak pernah ada," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Semua batasan kewenangan, prosedur dan keabsahan administarasi dan tindakan pejabat pemerintahan semuanya sudah diatur dengan jelas dalam UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (SSC)

BACA JUGA