Rabu, 09/08/2017 17:09 WIB

Aliansi LSM Pasbar Minta Pokir Tidak Digerogoti Oknum Anggota DPRD

Aliansi LSM se Pasaman Barat beraudiensi dengan Bupati Pasbar H Syahiran, Sekda Manus Handri dan OPD terkait, Rabu (9/8/2017).

Aliansi LSM se Pasaman Barat beraudiensi dengan Bupati Pasbar H Syahiran, Sekda Manus Handri dan OPD terkait, Rabu (9/8/2017).

Pasaman Barat, sumbarsatu.com--Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat meminta proyek yang dilaksanakan yang berasal dari usulan pokir (Pokok-pokok pikiran DPRD) tidak dikerjakan atau digerogoti oleh oknum DPRD Pasaman Barat, atau “dijual” kepada kontraktor. Seolah-olah pokir itu milik DPRD yang tidak bisa diganggu gugat.

“Sudah jadi rahasia umum proyek fisik yang berbentuk Pokir DPRD, yang mengerjakaan atau seolah-olah milik oknum DPRD, anggota DPRD merangkap jadi kontraktor, atau setidaknya menerima fee bersih dari proyek pokir yang diajukan DPRD tersebut, ini sama dengan gratifikasi, atau pungli. Ini kan gawat! Untuk itu kami minta aparat penegak hukum mengusutnya,” sebut Ketua LSM Insan Nagari Pasaman Barat Jasmir Sikumbang saat beraudiensi dengan Bupati Pasbar H Syahiran, Sekda Manus Handri, Kepala Kesbang Pol Edison, Kepala Dinas PU Rafan, Kepala DLH Edi Busti, dan sejumlah OPD di Pasbar di ruang Balkon kantor Bupati, Rabu (9/8/2017).

Audiensi gabungan Aliansi LSM tersebut, selain Jasmir dihadiri oleh Helju LSM Wanpel, Zawil Huda, Liza Safitri dari LSM Eka Nusa dengan jumlah peserta sekitar 25 orang. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Kasat Intelkam Polres Pasbar Iptu Elvis Susilo, dan sejumlah aparat kepolisian, dan wartawan.

Hal tersebut, disampaikan Jasmir, terkait dengan keluhan kontraktor di Pasaman Barat bahwa Pokir tersebut harus membayar kepada DPRD.

“Kalau soal bukti kwintasi pembayaran tentu sulit didapat, tetapi kalau ditanya dan diundang kontraktor pasti mau mengaku. Nah inilah tugas aparat penegak hukum untuk mengusutnya,” tukas Jasmir.

Dia juga mempertanyakan sejumlah proyek jalan yang tidak pantas, misalnya rumah penduduk di lokasi tersebut hanya satu, atau dua tetapi dibangun juga jalan rabat beton. Apakah pembangunan jalan ini berazaskan kepentingan pribadi atau kelompok saja, mentang-mentang ada tanah oknum pejabat di sana.

Di samping itu, Jasmir juga mempertanyakan mahalnya biaya pengurusan atau pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Pasaman Barat termasuk Prona.

“BPN tak pernah sosialisasi berapa harga biaya sertifikat untuk pengurusan sertifikat, disini kita juga menduka ada pungli, mana tugas satgas saber Pasaman Barat,” tanya Jasmir Sikumbang.

Dia juga mempertanyakan seleksi aparat pemerintah nagari persiapan yang dinilai tim pengujinya tidak kompetensi.

“Yang menguji tak tamat SD, sementara yang diuji sarjana, ini perlu dipertanyakan,”sebutnya. Begitu juga dalam penempatan pejabat OPD di lingkungan Pemkab Pasaman Barat, dia meminta dilakukan secara profesional.

Menanggapi masukan dan kritikan aliansi LSM tersebut, bupati Syahiran menyampaikan terima kasih. Bupati menyampaikan selain memberikan masukan dan kritikan tentu diharapkan LSM juga ikut memberikan solusinya.

“Soal Pokir DPRD LSM juga agar diwasi sebab, tidak semuanya bisa diketahui oleh Bupati maupun OPD. Pokir itu memang diatur oleh undang-undang, bagaimana teknis sampai ke bawah pengerjaannya tentu saya tidak tahu sampai ke bawah. Untuk itu silakan LSM dialog dengan DPRD,” ujar Syahiran.

Begitu juga soal biaya pengurusan sertifikat di BPN juga silakan berdialog dengan BPN, karena itu ranahnya Badan Pertanahan. “Kita juga setuju dengan revolusi mental yang disampaikan Bapak Jokowi, saya minta LSM juga ikut mengawasi dana desa,” kata Syahiran.

Sekda Pasaman Barat H Manus Handri, menambahkan bahwa Pokir DPRD harus masuk dalam Musrenbang.”Kalau ada OPD yang melakukan pungutan liar akan ditindak tegas, “katanya.

Terkait dengan CSR perusahaan yang dimanfaatkan untuk membuat taman di jalur 32 Pasaman Barat, sepanjang tidak menganggu CSR untuk masyarakat tidak ada masalah. “Itu kan bagian dari partisipasi perusahaan, di daerah lain seperti Kota Padang juga kita lihat seperti itu, tak ada masalah,” imbuh Manus Handri. (SSC)

 

BACA JUGA