Rabu, 07/06/2017 05:16 WIB

Amien Rais

Amien Rais lokomotif gerakan reformasi pada 1998

Amien Rais lokomotif gerakan reformasi pada 1998

OLEH Muhammad Ilham Fadli (Dosen UIN Imam Bonjol Padang)

Sepulang tarawih, seorang kawan bertanya, "Bagaimana pandanganmu tentang isu yang lagi hangat tentang Amien Rais? Bukankah kamu dulu mengaguminya? Lalu bagaimana pernyataan Ketua MPR (Ketua PAN) yang mengatakan KPK terkesan sedang memberi order kasus?"

Kita jawab satu-satu. 

Ketika mahasiswa, saya termasuk pengagum berat Amien Rais. Bersama-sama dengan Gus Dur, Syafii Ma'arief, dan Yusril Ihza Mahendra. Mata berbinar dan gairah "bergelora" membincangkan Amien Rais. Di era 1997-1998. Kita tak boleh "mereduksi" ketokohannya. Ia termasuk orang paling berjasa menggerakkan lokomotif reformasi. Saya menyimpan banyak tulisan-tulisannya di berbagai koran masa jelang kejatuhan Soeharto. Di Majalah Forum Keadilan, Gatra maupun Tabloid Detak (bukan Detik). Ia magnitude. Sebagai orang yang dibesarkan di kalangan Muhammadiyah, saya bahagia dan merasa bangga padanya.

Tapi manusia itu tidak stagnan. Sebagai politisi, beliau tentunya diharuskan "bermain" dalam ranah yang penuh kompromi. Ranah kepentingan. Ranah tarik menarik. Ranah yang istilah Churchill sebagai wilayah "nan sunyi" sekaligus gegap gempita.

Lalu saya, saya tetap menjaga kebanggaan saya padanya. Amien Rais ketika saya mahasiswa. Dan tidak akan pernah saya hilangkan. Bila ada yang mencaci makinya seakan-akan beliau tak punya jasa, jujur .... saya marah. Orang seperti ini adalah orang yang a-historis.

Lantas bagaimana dengan kini? 

Itulah risiko dunia politik. Risiko sebagai politisi. Risiko sebagai elit. Karena itu bagi saya, biarlah proses berjalan. Seandanyai Bapak Amien Rais benar sebagaimana dituduhkan, maka harus kita katakan demikian adanya. Tak pula membela habis-habisan di satu sisi  dan menghantam di sisi lain, seakan-akan beliau tak punya jasa. Jangan. Mari proporsional.

Anda anggap saya saya tak sedih Amien Rais mengalami hal seperti ini. Sedih Bung. Tapi saya tetap memupuk kebanggaan padanya, kebanggaan dulu yang pernah diberikannya pada bangsa dan anak muda seperti saya.

Mari hormati hukum.

Jangan dengan latah kita katakan kriminalisasi terhadap Amien Rais. Jangan mudah pula menganggap ini sebagai "orderan". Sekali lagi, hormati hukum. Hormati proses yang dilakukan oleh KPK. Fair. Itu saja!

Saya tak ingin bertepuk girang. 
Saya pun tak mau sedih lalu marah.

Berikut, saya posting ulang tulisan saya yang pernah terbit di Republika di era pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi Presiden. Kemudian saya update dengan beberapa tambahan, lalu saya publish di Kompasiana.

“Tiap orang dimudahkan untuk sesuatu yang dirinya memang dibentuk untuk itu.”
(HR. Bukhari & Ahmad)

Ada satu statemen yang cukup menarik dari advokat senior/aktivis pro-demokrasi, Adnan Buyung Nasution. “Kita yang telah memperjuangkan demokratisasi di Indonesia ini. Namun yang bermunculan adalah tokoh-tokoh yang tidak jelas track recordnya. Statemen Bang Buyung ini “keluar” sebagai bentuk gundah gulana salah seorang “kontributor” demokratisasi di Indonesia terhadap lontaran “nyeleneh” Marzuki Ali. Ketua DPR-RI dari Partai Demokrat ini menyedot perhatian ranah publik beberapa minggu belakangan ini karena usulannya agar KPK dibubarkan, membuat berbagai kalangan menjadi berang-meradang, termasuk Bang Buyung. Walau perkataan Marzuki Ali tersebut (masih) bisa didiskusikan, namun kegundahan para kelompok orang, yang dalam bahasa Bang Buyung “Kita yang memperjuangkan demokratisasi” bisa dipahami. Begitu banyak para tokoh yang “menggetarkan” pada era tahun 1998 - 2000, seakan-akan hilang/dihilangkan sejarah.

Sementara pada sisi lain, para elite politik era sekarang ini adalah mereka yang “entah di mana berada” pada era 1998-2000 tersebut. Salah satu tokoh yang menggetarkan tapi sekarang (seakan-akan) “senyapo” adalah Amin Rais.

Ada kerinduan pada Amien Rais. Terlepas suka atau tidak suka pada sosok yang vokal ini, rasanya jagad politik Indonesia kurang “garam” karena tidak ada komentar pedas-nyelekit dari seorang Profesor Doktor Ilmu Politik (spesialis) Timur Tengah bernama Amien Rais. Kemana ia belakangan ini. Mengapa seakan-akan style beliau diambil oleh Buya Ahmad Syafii Ma’arif ataupun Din Syamsuddin yang selama ini tidak begitu “galak” dan garang. Mungkinkah Amien Rais sudah mulai bosan atau hopeless. Atau mungkin ia mulai berhitung, “buat apa saya mengeluarkan statemen ke publik, toh masa saya sudah mulai hilang”.

Bila hal ini memang demikian adanya, tentu membuat saya kembali mengingat tahun 1998. Sebuah era di mana seluruh media massa dan perbincangan hangat publik hanya bersumbu pada dua orang: Soeharto dan Amien Rais (dan tentunya Habibie sebagai “lakon” pembantu).

Seandainya tahun 1998, Amien Rais tidak satu korps/corps (orang kampung saya bilang “korop”) dengan Bacharuddin Joesoef (BJ) Habibie, tentunya Amien Rais berpeluang besar jadi Presiden. Kalaulah bukan karena ICMI, Amien Rais yang teramat vokal kala itu, tentunya akan juga bersemangat melengserkan Habibie. Tapi karena satu corps-lah, dalam hal ini ICMI, membuat Amien Rais merasa segan untuk berseberangan dengan Habibie yang bergelar “Mr. Crack” tersebut.

Dan riwayat ini bermula setelah Soeharto mundur dari tahta politik Indonesia yang dipegangnya cukup (bahkan teramat) lama. Dan Habibie yang pada masa itu sebagai Wakil Presiden, tiba-tiba mendapatkan limpahan keprabon (”kerajaan”) dari sang mentor yang dikaguminya itu. Begitu Habibie dilantik, salah seorang anggota Fraksi Golkar—Fraksi terbesar dan paling berpengaruh pada masa itu—mengatakan bahwa mereka lebih menginginkan dibentuknya sebuah Presedium, bukan Habibie. Presidium itu terdiri dari 5 orang tokoh bangsa yang dianggap sebagai representasi publik: Amien Rais, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengkubowono dan Megawati Soekarnoputri.

Presidium ini hanya memiliki tugas sederhana, menyiapkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang. Tapi sayang, kata anggota Fraksi Partai besar ini, usulan itu terlambat.

Kalaulah kita boleh berandai-andai bila Habibie tak diterima “arus umum”, kemudian Presidium terbentuk, lantas Pemilihan Umum berlangsung tahun 1998 itu juga. Maka pasti banyak yang bersepakat bahwa Amien rais akan tampil sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-4. Siapa yang tidak kenal Amien Rais kala itu. Sahabat Buya Ahmad Syafii Ma’arif ini dianggap sebagai tokoh paling terkenal dan paling “bersuara” serta representasi dari tokoh pembangkang era 1997-1999.

Gus Dur di mana? Suaranya tidak begitu terdengar, sementara Megawati lebih banyak diam-senyum. Maka praktis hanya Amien Rais yang berjalan di depan gelombang besar mahasiswa. Bahkan dalam konteks nativisme, Amien Rais dipandang sebagai Juru Selamat. Bak HOS. Tjokroaminoto, Samin Surosantiko, Diponegoro ataupun Soekarno pada masanya.

Ia juga memiliki pengakuan dari rezim berkuasa sebagai bukti bahwa ia memang tokoh yang dianggap oposan paling serius. Buktinya, ketika Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat ketika demonstrasi 1998 menjalar sedemikian cepat dan anarkis, Amien Rais adalah tokoh yang direkomendasikan oleh banyak kalangan, tapi ia ditolak Soeharto. Ketika para tokoh yang diundang Soeharto tersebut mengatakan bahwa reformasi harus jalan tetapi dibawah kendali Soeharto, maka Amien Rais menjelaskan posisinya: tidak. Reformasi harus tanpa Soeharto. Dan sejarah-pun kemudian mencatat, Soeharto tak berdaya. Kekuasaan kemudian diserahkan kepada Habibie. Ketika kekuasaan tersebut diberikan kepada Habibie oleh Soeharto, praktis gelombang besar publik sedang menunggu bagaimana komentar Amien Rais terhadap naiknya Habibie tersebut.

Apa kata Amien Rais? “Biarlah kita beri kesempatan kepada Habibie untuk memimpin pemerintahan transisi. Pemerintahan transisi ini tidak akan lama, sekitar tiga hingga enam bulan,” kata Amien.

Ketika Amien mengeluarkan statemen ini, saya masih ingat dengan tanggapan seorang wartawan luar negeri yang diwawancarai Majalah Forum Keadilan, “Waktu itulah, Amien Rais telah berhenti menjadi reformis”. Walaupun tak sepenuhnya benar, tapi kekecewaan publik boleh jadi memang pada tempatnya. Ekspektasi publik yang luar biasa padanya, harus berhadapan dengan kenyataan lain bahwa ia berkompromi dengan Habibie. Coba kalau waktu itu ia menolak pelantikan Habibie, tentu pergolakan akan berlanjut, demonstrasi akan (kembali) marak terjadi, sampai pada akhirnya diambil solusi nasional : membentuk Presedium. Jangankan pembentukan Presidium, bila Amien Rais pandai menggelindingkan bola panas revolusi, bukan hanya sebatas reformasi, maka back up sosial politiknya sangat besar, meski hal ini akan ditolak oleh mbah “fikih konstitusi” masa itu, Yusril Ihza Mahendra.

Namun yang jadi soal adalah, mengapa Amien menerima Habibie? (Walau pada masa itu, ke dua orang ini, disamping Yusril Ihza Mahendra, adalah figur yang saya pandang dengan mata binar seorang mahasiswa, tapi tetap Amien Rais lebih “bahenol”).

Tentu banyak yang geram pada Amien Rais, mengapa menerima Habibie. Paling tidak bagi kalangan masyarakat yang memiliki ekspektasi tinggi padanya. Pada detik-detik ketika takdir kepresidenan menggantung-gantung di atas kepalanya, alamaaak ternyata ia malah menerima orang lain. Akhirnya, bak kata Syubah Asa (1999), jalan sejarah akhirnya berbelok bagai pekik seorang pengawal yang meneriaki Pangeran Hector, menyebabkan Perang Troya dalam sejarah Yunani Klasik yang sudah dihalang-halangi agar tidak meletus, pada akhirnya meledak jua.

Dalam konteks Amien Rais, ia justru dianggap “dihalangi” menjadi Presiden, bukan karena Amien Rais tidak mau. Dan penghalangnya itu adalah ICMI - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Amien Rais dan Habibie adalah dua sahabat yang berseberangan. Mereka berdua seumpama Agus Salim dengan Sutan Syahrir atau Soekarno dengan Hatta “dikemudian hari”. Habibie merupakan murid Soeharto (bahkan, kalau saya tak salah, Amien Rais termasuk tokoh yang paling sering mengingatkan suatu hal: “Bagi Habibie, Soeharto adalah Profesornya”) dan Amien Rais adalah musuh Soeharto. Bila dihadapkan pada Soeharto, maka posisi Amien Rais dan Habibie teramat jelas berseberangan. Tapi ICMI, organisasi yang dibentuk atas restu Soeharto dimana Habibie duduk sebagai Ketua-nya dan Amien rais menjadi Ketua Dewan Pakar (walau kemudian ia didepak atas “pesanan” Soeharto) adalah sebuah corps, sebuah kubu.

Dan bila kita lihat dalam konteks ini, sangat layak bila dikatakan bahwa pribadi dan pejuang ormas Islam seperti Amien Rais (kala itu ia masih menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah) menumbuhkan perasaan satu corps-satu kubu dengan Habibie. ICMI adalah jembatan pupuk hati antara Habibie dan Amien Rais. Minimal, Amien Rais merasa tidak tega menolak naiknya Habibie jadi Presiden pascakejatuhan Soeharto. Seandainya Amien Rais bukan satu corps dengan Habibie, mungkin Presiden RI ke-4 bukan putra Pare-Pare Sulawesi Selatan bermata bulat ini. Tapi itulah politik. Politik adalah memilih, demikian kata Mohandas Karamachand Gandhi yang Mahatma itu. **

BACA JUGA