Jum'at, 21/04/2017 21:18 WIB

Dituduh Merusak Kawasan Hutan Mandeh, Wakil Bupati Pessel Tak Berani Berkomentar

TUDINGAN BUPATI PESISIR SELATAN

Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar

Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar

Painan, sumbarsatu.com—Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menuding, Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar diduga ikut terlibat dalam perusakan hutan lindung dan mangrove dan kawasan Destinasi Wisata Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Selain Rusma Yul Anwar, Hendrajoni juga menyebut Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumbar, terlibat dalam pengrusakan hutan kawasan Mandeh itu.

Ketika dikonfirmasi tudingan Bupati Pesisir Selatan ini, Rusma Yul Anwar enggan menanggapi. Wakil Bupati ini lebih banyak tak menjawab pertanyaan wartawan yang ditujukan kepada dirinya.

Rusma Yul Anwar mengaku tak berani komentar banyak tentang permasalahan penggundulan mangrove dan hutan lindung di kawasan Mandeh.

"Saya tak bisa berkomentar banyak soal itu, kalau memang bupati menuding saya pelakunya mungkin itu benar, mungkin tidak," kata Rusma Yul Anwar menjawab sumbarsatu.com melalui via telepon Jumat (21/4/2017).

Ia menyarankan agar media ini menanyakannya kepada dinas terkait. "Saya tidak mau banyak komentar. Jika saya banyak berkomentar nanti menimbulkan polemik. Saya tidak mau bicara dulu. Segan saya, nanti kalau saya bicara banyak tidak enaknya. Saya tak mau salah bicara," terang Wakil Bupati Pesisir Selatan ini.

Sementara itu, tempat terpisah, Wakil Ketua KAN Ampang Pulai, Asrizal Dt Rajo Nan Sati menyebutkan, pembabatan dan pembukaan lahan baru di daerah kawasan Mandeh marak sejak kedatangan Presiden Joko Widodo. Presiden ke Pesisir Selatan pada 2015 lalu untuk meresmikan Mandeh menjadi destinasi khusus Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT).

" Sejak itu, keinginan pihak yang berkepentingan berebut di Mandeh ini. Bahkan, tidak lagi memperhatikan dampak yang terjadi," kata Asrizal Dt Rajo Nan Sati kepada sumbarsatu.com, Jumat (21/4/2017) Ampang Pulai.

Asrizal Dt Rajo Nan Sati menjelaskan, sebelum ada rencana dan keinginan untuk menjadikan menjadikan Mandeh sebagai kawasan wisata terpadu dari pemerintah pusat, semuanya terlihat dibiarkan saja. Bahkan, ada dari masyarakat yang tidak berminat sama sekali untuk memanfaatkan kawasan ladang atau untuk mendirikan rumah atau segala macamnya. “Tapi setelah Presiden datang, semua berebut lahan.”

Menurutnya, sebelum ada rencana menjadikan KWBT, pohon-pohon berukuran besar yang masuk kawasan hutan lindung dan hutan bakau (mangrove) dibiarkan saja begitu. Tapi, setelah ada pembukaan jalan, tebing-tebing bukit dikikis habis, dan mangrove yang diharapkan sebagai penahan abrasi tertimbun mati.

Hal senada juga dikatakan Wali Kampung Sungai Nyalo, Kenagarian Sungai Nyalo Mudiek Aia, Saris. Saris mengatakan, kawasan Mandeh yang sebelumnya digadang-gadangkan ibarat gadis cantik nan jolong gadang, kini ibarat tinggal nama.

“Sementara pembabatan lahan dan perambahan hutan mangrove terus berjalan. Kayu-kayu dijarah. “Keindahan dan keunggulan Mandeh dengan kawasan yang asri lenyap. Kini bebukitan di Mandeh sudah banyak yang rusak dan bukit menguning. Mandeh tah indah lagi,” jelas Saris.

Ia menilai, jika tak ada upaya untuk menghentikan pembalakan ini, kawasan Mandeh tinggal cerita saja.

“Bebukitan banyak yang didatarkankan dengan alat berat. Kami harap siapa pun pejabatnya bepikirlah untuk kepentingan Mandeh. Jangan hanya berpacu untuk kepentingan pribadi," ujarnya.

Pantauan sumbarsatu.com di lapangan, terlihat kapling dan petak-petak lahan yang sudah menjadi milik pribadi sebagian pejabat. Luas hamparan hutan mangrove sudah banyak yang ditimbun dan didatarkan karena kehausan nafsu untuk menguasai sebagai lahan bisnis. (MIN)

BACA JUGA